Mas Menteri, Ini Nih 3 Pesan KPAI untuk POP Kemendikbud
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan, Retno Listyarti, mendukung agar Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kini menimbulkan kisruh untuk ditunda pelaksanaannya dan dana dialokasikan untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemik.
Hal ini disampaikan Retno dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim.
“Saya mendorong batalkan program organisasi penggerak dan alihkan anggaran POP untuk mengatasi kendala PJJ yang sudah berlangsung hampir 5 bulan,” kata Retno dalam surat terbukanya yang diterima IDN Times pada Sabtu (1/8/2020).
1. Dana POP bisa dialokasikan untuk penggratisan untuk internet selama PJJ
Dalam surat terbukanya, Retno tak hanya menyarankan agar POP ditunda pelaksanaannya, namun juga menyarankan Mendikbud mengalokasikan dana POP untuk mengatasi kendala PJJ. Selama pandemik, Mendikbud memang mengharuskan pendidikan dilaksanakan secara PJJ baik daring maupun luring.
“Pengratisan internet (Kemdikbud dapat berkoordinasi dengan Kemeninfo sesuai kewenangannya),” tulis Retno dalam suratnya menyampaikan masukan pertamanya terkait alokasi dana POP.
Selain itu, Retno mengatakan dana POP juga bisa dialokasikan untuk memberikan bantuan gawai bagi anak-anak dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan para guru honorer.
Baca Juga: Ini Isi Lengkap Surat Terbuka Komisioner KPAI untuk Nadiem Makarim
2. Retno ingatkan pentingnya kurikulum darurat
Editor’s picks
Perihal PJJ di tengah pandemik, Retno mengingatkan Mendikbud terkait dengan kurikulum darurat yang dirasa penting untuk segera diselesaikan.
“Kemdikbud segera selesaikan kurikulum dalam situasi darurat “kurikulum adaptif” yang dapat meringankan guru, siswa dan para orangtua,” kata Retno.
“Kalau berani menetapkan tahun ajaran baru 13 Juli 2020 dengan memperpanjang PJJ, seharusnya Kemdikbud sudah siap dengan kurikulum adaptifnya,” lanjut dia lagi.
3. Retno nantikan gebrakan Mendikbud
Kemendikbud, menurut Retno, dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa terkait dengan penggunaan dana desa yang dapat didorong membantu anak-anak desa melakukan PJJ. Menurut Retno, PJJ bisa saja dilakukan di balai-balai desa dengan fasilitas wifi dan komputer milik desa.
“Apalagi untuk anak-anak yang tinggal di wilayah yang sulit sinyal,” kata Retno.
“Akhir kata, saya sebagai seorang ibu dan warga Negara di Republik ini berharap banyak pada Anda untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitas millennials Anda sebagai Mendikbud, didampingi para staf khusus Anda yang mayoritas millennial dan lulusan pendidikan luar negeri, untuk menyelesaikan masalah pendidikan di era pandemik, khususnya terkait PJJ,” tutup Retno.
Baca Juga: 3 Pertanyaan Komisioner KPAI dalam Surat Terbuka untuk Nadiem Makarim