Comscore Tracker

PGRI Tuding Banyak Aturan Dibuat Kemendikbud Buat Guru Tak Merdeka

Dana BOS sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Kemendikbud

Jakarta, IDN Times - Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXI, Didi Suprijadi mengatakan sejumlah aturan yang diberlakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru membuat guru merasa tidak merdeka. Salah satu aturan yang dinilai Didi membelenggu guru sehingga tak merdeka yakni harus adanya sertifikasi kepala sekolah bila ingin memperoleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). 

"Kalau kepala sekolah tidak punya sertifikat kepala sekolah, maka dana BOS tidak akan keluar," kata Didi dalam diskusi Polemik dengan tajuk "Merdeka Belajar, Merdeka UN" yang digelar di Jakarta pada Sabtu (14/12). 

Menurut Didi, dana BOS adalah hak setiap sekolah. Mengapa harus dikaitkan dengan sertifikasi kepala sekolahnya. 

Lalu, aturan apa lagi yang dibuat oleh Kemendikbud yang dinilai membatasi kemerdekaan guru? Apa tanggapan Kemendikbud mengenai keluhan tersebut?

1. PB PGRI menyebut aturan Kemendikbud jadi momok bagi kemerdekaan guru

PGRI Tuding Banyak Aturan Dibuat Kemendikbud Buat Guru Tak MerdekaDiskusi Polemik bertajuk "Merdeka Belajar, Merdeka UN" pada Sabtu (14/12) di kawasan Jakarta Pusat (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Dalam diskusi pada pagi tadi, terungkap ada sejumlah aturan dan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru menghalangi guru untuk merdeka. Aturan ini disebut tak jarang justru menjadi momok bagi guru-guru.

"Bagaimana cara untuk merdeka kalau seandainya yang tidak memerdekakan guru itu bukan orang lain tetapi regulasi dan aturan yang ada di Kemendikbud," kata Didi. "Itu sebetulnya yang harus dipahami betul," tutur dia lagi. 

Sebagai contoh kongkret, Didi menyebut Kemendikbud merupakan pihak yang sejak awal membuat aturan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi 22 lembar. Namun, ia mengakui RPP kini sudah disederhanakan oleh Mendikbud baru Nadiem Anwar Makariem menjadi satu lembar. 

Baca Juga: Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Seperti Apa Gantinya?

2. Banyak aturan-aturan yang dianggap mengancam oleh guru

PGRI Tuding Banyak Aturan Dibuat Kemendikbud Buat Guru Tak MerdekaKetua PB Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXI, Didi Suprijadi (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Selain dinilai menjadi momok, menurut Didi aturan yang dikeluarkan Kemendikbud tidak jarang dirasa mengancam para guru. 

"Belum lagi, kemendikbud itu banyak aturan yang sifatnya mengancam. Salah satu contohnya, aturan yang mewajibkan guru wajib tatap muka dengan murid 24 jam. Kalau itu tidak terpenuhi maka TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) gak keluar," kata Didi. 

Didi mengatakan apabila Kemendikbud bekerja dan membuat regulasi dengan benar,  guru-guru di bawah naungan PGRI tentu akan patuh sepenuhnya ke aturan itu. Namun, sayangnya hingga saat ini masih banyak aturan yang justru mengancam kesejahteraan mereka. 

3. Kemendikbud membantah buat aturan yang mengancam kesejahteraan para guru

PGRI Tuding Banyak Aturan Dibuat Kemendikbud Buat Guru Tak MerdekaKepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarajat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana (IDN Times/Margiyh Juita Damanik)

Usai mendengar sejumlah contoh yang diberikan oleh Didi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarajat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana menepis adanya aturan yang mengancam para guru. 

"Sebenernya sekarang BOS dananya itu sudah ditransfer ke daerah. Jadi, dari Dikbud gak ada ancaman-ancaman," kata Erlangga di tempat yang sama. 

Bahkan, Kemendikbud, tutur Erlangga lagi, membuat Sistem Informasi Pengadaan Sekolah 

"Jadi, sekarang guru atau sekolah kalau mau beli apa gampang saja," katanya. 

Namun, di tengah memberikan tanggapan, pernyataan Erlangga dipotong oleh Didi. Ia menyampaikan titik permasalahan yang sesungguhnya bukan mengenai pengadaan dana BOS. Melainkan mengenai ancaman dana itu akan diputus bila kepala sekolah yang menjabat tak memiliki sertifikasi kepala sekolah. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini
http://onelink.to/s2mwkb

Baca Juga: Jusuf Kalla: Ujian Nasional Harus Tetap Ada, Bahaya Kalau Dihapus 

Topic:

  • Santi Dewi

Just For You