NasDem Menilai Rekonsiliasi Bukan Berarti Dapat Jatah Kursi di Kabinet
IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota partai politik Nasional Demokrat (NasDem) Teuku Taufiqulhadi mengatakan pihaknya tak memiliki target jumlah anggota yang akan duduk di kabinet kerja jilid 2. Taufiq menilai, perihal jumlah kursi dalam susunan kabinet bergantung kepada kesepakatan partai-partai koalisi.
1. Tak ada permintaan jumlah posisi menteri dari NasDem
ANTARAFOTO/Rivan Awal LinggaTaufiq menjelaskan sebetulnya dalam tradisi indonesia, tidak ada istilah meminta jatah kursi oleh partai koalisi di dalam kabinet. Para pihak dari koalisi, kata dia, akan saling paham bahwa itu bergantung dengan jumlah persen dari suara yang didapat. Sehingga menurut Taufiq, tidak etis jika NasDem langsung memutuskan berapa kursi yang akan diduduki anggota NasDem dalam kabinet.
"Itu biasanya akan mengalir aja, jadi tidak ada yang merasa terkurangi atau merasa ditinggalkan. Itu biasa yang terjadi yang lalu. Itu telah terjadi proses itu lama bukan diatas sikap yg meminta berapa jumlah, itu udh ada pemahaman," ujar Taufik saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (1/6).
Baca Juga: Koalisi Adil Makmur Pendukung Prabowo-Sandiaga Bubar
2. Rekonsiliasi bukan berarti mendapat jatah kursi di kabinet
IDN Times/IstimewaTaufiq menilai, usai putusan KPU atas presiden dan wakil presiden terpilih, perlu dilakukan rekonsiliasi. Namun, menurut Taufiq, rekonsiliasi tersebut tidak di atas pandangan bagi-bagi kursi dalam kabinet kerja jilid 2 tapi rekonsiliasi dalam konteks kepentingan berbangsa dan bernegara.
"Rekonsiliasi itu bisa saja tetapi berada dalam koalisi yg oposisi, bukan karena ada ajakan rekonsiliasi maka harus berikan kursi bahkan saya serukan Gerindra, PKS, dan PAN berada di luar (pemerintahan). Itu akan baik bagi indonesia dan baik untuk demokrasi. Jadi tdk perlu meminta atau diajak berada di koalisi Pak Jokowi," ujar Taufiq.
Editor’s picks
3. Rekonsiliasi dapat menyebabkan pemerintahan kembali ke Orde Baru
IDN Times/Teatrika Handiko PutriKoalisi oposisi Jokowi-Ma'ruf diharapkan Taufiq secara pribadi tetap berada dalam posisi oposisi. Taufiq menilai hal tersebut demi adanya pandangan yang berbeda dalam pemerintahan.
"Bukan persoalan setuju atau tidak tapi lihat dalam konteks berbangsa bernegara. Kalau semua bergabung lantas pandangan masyarakat Indonesia kan tidak semuanya, menurut saya memilih Pak Jokowi. Kalau semua bergabung maka nanti dianggap balik ke Orde Baru," tutur Taufiq.
Baca Juga: Pengamat: Demokrat dan PAN akan Segera Merapat ke Koalisi Jokowi
4. NasDem nilai oposisi yang akan bergabung harus ikhlas
IDN Times/Irfan FathurohmanTaufiq mengatakan partai koalisi oposisi yang ingin bergabung harus secara totalitas. Dia pun menyebutkan pengalaman dalam sejarah politik Indonesia, di mana ada oposisi yang bergabung dengan pihak yang menang, namun akhirnya dinilai tidak ikhlas dalam bergabung.
"Kalau mereka ingin gabung, itu total, dukung pemerintahan Jokowi. Tapi ketika PAN gabung, setengah-setengah menurut saya. Menghitung sebagai teman ga bisa, sebagai lawan ga bisa. Harus perjelas sikapnya seperti PPP dan Golkar," tutur Taufiq.
Baca Juga: Hasto PDIP: Koalisi yang Sehat Dibangun Sebelum Pilpres
Topik:
Berita Terkini Lainnya
