Saksi Tim Prabowo Sebut Ada Banyak KK Palsu dan NIK Manipulatif

Jakarta, IDN Times - Saksi pertama BPN Prabowo-Sandiaga, Agus Mohammad Maksum menjelaskan maksud pernyataannya terkait istilah Kartu Keluarga (KK) palsu dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) manipulatif dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini (19/6).

“KK palsu adalah kami bandingkan dengan nomenklatur tentang kode-kode dari Kemendagri. Awalnya kami menyebut KK palsu itu KK invalid, namun ketua Bawaslu mengatakan kenapa tidak dikatakan KK abal-abal saja atau palsu saja,” ujar Agus saat ditanya mengenai penggunaan istilah tersebut oleh Hakim.

Agus menjelaskan 6 angka awal nomor KK palsu terdiri dari kode wilayah, dan sisanya angka yang tidak valid atau tidak menunjukan data apapun. Adapun jumlah KK palsu yang ditemukan oleh saksi berjumlah 117.333 yang berasal dari Kabupaten Majalengka, Magelang, Banyuwangi, dan Bogor.

“KK tidak valid sebab angkatanya 00 00 00 jadi 6 angka 0. Harusnya angka nil itu dalam aturan SIAK mestinya dia menginfo tanggal di mana KK itu dicatat. Nah jadi sehingga kota bogor yang berjumlah 1.355 itu dicatatnya pada hari nol, tanggal no, bulan nol. Ini tidak validnya,” terang agus menjelaskan KK tidak valid.

Selain itu, Agus juga menjelaskan dalam KK palsu tersebut terdiri dari 1.355 anggota keluarga yang alamatnya berbeda-beda. Menurutnya, dalam satu KK seharusnya beralamat sama.

“Alamatnya beda-beda. Misalnya di Cikaret, ada ditulis di batutulis, ada yang di Pakuan, di macam-macam. Kan harusnya satu KK ini satu alamatnya,” ujar Agus.

Hari ini, Selasa (19/6), Mahkamah Konstitusi menggelar sidang ketiga Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 atau sengketa hasil Pilpres 2019. Sidang dimulai sejak pukul 09.00 WIB, di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Adapun agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi serta ahli yang dihadirkan pihak pemohon, dalam hal ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Baca Juga: Saksi Pertama BPN Sebut Ada Lebih dari Satu Juta KTP Palsu