Gus Menteri: BUMDes Kunci Kesuksesan Pulihkan Ekonomi Tingkat Desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, saat memberikan penghargaan pada 73 Desa di Sidoarjo yang telah menyelesaikan data SDGs Desa, Minggu (6/6/2021). (Dok. Kemendes PDTT)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, terus berupaya memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa. Halim Iskandar mengatakan, kunci kesuksesan dalam memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Doktor Honoris Causa dari UNY tersebut mengatakan, posisi BUMDes saat ini telah resmi berbadan hukum dan setara dengan BUMN dan BUMD, hanya levelnya yang berbeda.
“Jadi, kalau misalnya bicara tentang pengelolaan air di tingkat nasional dikelola oleh BUMN, pengelolaan air di tingkat kabupaten atau provinsi dikelola oleh BUMD, pengelolaan air di tingkat desa maupun antar desa dikelola oleh BUMDes ataupun BUMDes Bersama,” ungkap Halim Iskandar saat memberikan penghargaan pada 73 Desa di Sidoarjo yang telah menyelesaikan data SDGs Desa, Minggu (6/6/2021).
1. Sudah ada BUMDes yang melakukan ekspor
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, saat memberikan penghargaan pada 73 Desa di Sidoarjo yang telah menyelesaikan data SDGs Desa, Minggu (6/6/2021). (Dok. Kemendes PDTT)Dengan unit usaha BUMDes, baik wisata, jasa maupun simpan pinjam dan sebagainya, akan berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa. Bahkan, lanjut pria yang akrab disapa Gus Menteri ini, sudah ada BUMDes yang melakukan ekspor, salah satunya BUMDes di Kabupaten Alor dengan komoditas ekspor vanilanya.
“Kita akan terus konsolidasi supaya semakin banyak BUMDes sedang menggalakkan komoditas ekspor, ini juga tergantung dengan data-data, tentang potensi desa, potensi unggulan desa,” tambahnya.
Baca Juga: Kemendes PDTT Gerakkan Program Seribu Taman Bacaan Desa Digital
2. BUMDes Bersama tidak dibatasi kewilayahan
Editor’s picks
BUMDes Swalayan "Mulia Mandiri" di Desa Campurdarat. (IDN Times/Ihsan Sekti H)Oleh karena itu, pihaknya tidak membatasi kerja sama yang dilakukan antar desa, bahkan lintas kabupaten maupun provinsi untuk membentuk BUMDes Bersama.
“BUMDes Bersama tidak dibatasi oleh kewilayahan. Desa di Sidoarjo bisa membangun kerja sama dengan desa di NTT, bisa bekerja sama dengan desa di Papua, bisa membangun kerja sama dengan desa di Aceh,” jelas Halim yang pernah menjadi Ketua DPRD Jawa Timur ini.
3. Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, saat memberikan penghargaan pada 73 Desa di Sidoarjo yang telah menyelesaikan data SDGs Desa, Minggu (6/6/2021). (Dok. Kemendes PDTT)Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan apabila desa yang bekerja sama memiliki kesamaan potensi dan produk unggulan.
“Itu yang kemudian bisa saling memberikan dan saling menguntungkan. Dari mana kita bisa tahu ini? Kembali, kuncinya cuma satu, data, sekali lagi data,” jelas Halim Iskandar.
"Itulah makanya pemutakhiran data berbasis SDGs Desa merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, agar semua permasalahan, semua potensi yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh desa bisa terakumulasi dengan baik dan kemudian terkelola dengan maksimal,” pungkas Ketua DPRD Jombang Dua Periode ini. (WEB)
Baca Juga: Gus Menteri Sebut Tidak Ada Lagi Penambahan Kawasan Transmigrasi Baru
Topik:
Berita Terkini Lainnya
