Pos Indonesia Dukung BNPP Jaga Kedaulatan Perbatasan NKRI
Peluncuran Prangko Seri PLBN Tahun 2022 ditandai dengan pengiriman kartu pos menggunakan Prangko Seri PLBN oleh Menko Polhukam, Mendagri, serta Pj Gubernur Aceh disaksikan Direktur Utama Pos Indonesia. (Dok. Pos Indonesia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama PT Pos Indonesia (Persero) meluncurkan Prangko Seri PLBN Tahun 2022. Prangko Seri PLBN Tahun 2022 mengambil latar PLBN Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.
Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, Direktur Utama Pos Indonesia Faizal R. Djoemadi, serta EVP Regional I Sumatra Agus Aribowo.
Bertempat di Gedung Anjong Mon Mata Banda Aceh, peluncuran Prangko Seri PLBN Tahun 2022 ditandai dengan pengiriman kartu pos menggunakan Prangko Seri PLBN oleh Menko Polhukam, Mendagri, serta Pj Gubernur Aceh disaksikan Direktur Utama Pos Indonesia.
Pengabadian potret tiga PLBN dalam bentuk prangko merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan. Ketiga PLBN ini dipilih untuk diabadikan dalam prangko karena menjadi lokasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain dan Skouw.
1. PLBN juga didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi
Peluncuran Prangko Seri PLBN Tahun 2022 ditandai dengan pengiriman kartu pos menggunakan Prangko Seri PLBN oleh Menko Polhukam, Mendagri, serta Pj Gubernur Aceh disaksikan Direktur Utama Pos Indonesia. (Dok. Pos Indonesia)Penerbitan Pangko Seri PLBN Tahun 2022 merupakan hasil kolaborasi antara BNPP RI, Kemenkominfo, Pos Indonesia, Peruri, serta Pokjonas Prangko. Pangko Seri PLBN dicetak dalam bentuk Fullsheet dan Sampul Hari Pertama (SHP). Setiap keping Prangko memiliki kopur 3500.
Sebelumnya, prangko seri ini telah diterbitkan pada 17 September 2022 bertepatan degan HUT BNPP RI ke-12. Selain sebagai sarana pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan, ke depannya PLBN juga didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk meingkatakan kesejahteraan masyarakat di kawasan.
Baca Juga: Pos Indonesia Jamin Penyaluran Bantuan di Wilayah 3T Tepat Waktu
2. Pos Indonesia turut memberi andil dalam menjaga kedaulatan NKRI
Peluncuran Prangko Seri PLBN Tahun 2022 ditandai dengan pengiriman kartu pos menggunakan Prangko Seri PLBN oleh Menko Polhukam, Mendagri, serta Pj Gubernur Aceh disaksikan Direktur Utama Pos Indonesia. (Dok. Pos Indonesia)Dirut Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi, mengungkapkan kebanggaannya karena turut memberi andil dalam menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah perbatasan melalui peluncuran prangko ini.
“Prangko merupakan salah satu identitas negara, apalagi jika prangko itu memuat situs atau bangunan untuk menegaskan wilayah kedaulatannya. Selain lewat Prangko Seri PLBN ini, Pos Indonesia sendiri memiliki Kodepos yang juga merupakan penunjuk wilayah kedaulatan Indonesia,” ungkap Faizal.
3. Kode pos mempunyai fungsi administratif untuk perlindungan wilayah NKRI
Peluncuran Prangko Seri PLBN Tahun 2022 ditandai dengan pengiriman kartu pos menggunakan Prangko Seri PLBN oleh Menko Polhukam, Mendagri, serta Pj Gubernur Aceh disaksikan Direktur Utama Pos Indonesia. (Dok. Pos Indonesia)Kode pos digunakan untuk mengklasifikasikan pemetaan wilayah. Sistem pengodean ini merupakan solusi dari banyaknya nama jalan maupun wilayah yang memiliki kesaamaan. Di Indonesia, kode pos terdiri atas 5 digit angka, digit pertama menentukan zona pos, digit kedua dan ketiga merupakan kode kabupaten/kota, digit keempat merupakan kode kecaamatan, dan digit kelima merupakan kode desa atau kelurahan. Suatu daerah yang sudah memiliki kode pos menandakan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah resmi NKRI.
Dalam kegiatan yang sama, Ketua Pengarah BNPP RI Mahfud MD menyatakan bahwa kode pos bukan hanya dapat mempermudah menunjukkan sebuah alamat, kode pos juga mempunyai fungsi administratif untuk perlindungan wilayah NKRI.
“Dari 17.504 pulau di Indonesia, terdapat 104 pulau yang dikategorikan sebgai pulau terluar, sedangkan 17.400 pulau lainnya sudah dihuni. Salah satu hal yang dapat menunjukkan kedaulatan kita di wilayah-wilayah ini ialah keberadaan kode posnya,” pungkas Mahfud. (WEB)
Baca Juga: Sejarah Museum Pos Indonesia di Bandung, Berdiri Sejak 1920
Topik:
Berita Terkini Lainnya
