Ini Hasil Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI ke Kalimantan Timur

Kunker ke Kaltim untuk dapatkan saran dan aspirasi daerah

Samarinda, IDN Times - Komite IV DPD RI melakukan penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah sebagai langkah mewujudkan kemudahan investasi dan berkomitmen terus berupaya memajukan serta meningkatkan kesejahteraan daerah.  

Untuk itu, Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kalimantan Timur yang dipimpin Wakil Ketua Komite IV Sukriyanto dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur, serta BI perwakilan Kalimantan Timur. Dari perwakilan dunia usaha, hadir Kadin, dan Apindo Kalimantan Timur serta para akademisi dari Universitas Mulawarman di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (28/1). 

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin yang hadir pada pertemuan tersebut menjelaskan fungsi dan tugas DPD RI terutama Komite IV ke Kalimantan Timur, yakni untuk mendapatkan masukan, saran, dan aspirasi daerah serta sebagai bahan pengayaan bagi Komite IV DPD RI yang tengah menyusun RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. 

“Saat ini Komite IV sedang mengumpulkan masukan dari seluruh stakeholders yang hadir untuk penyusunan DIM RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah, sebagai upaya untuk  mewujudkan kemudahan investasi dan meningkatkan kesejahteraan daerah,” jelas Wakil Ketua DPD RI tersebut.

1. Kaltim memiliki potensi yang sangat besar dalam menarik investasi dan penanaman modal

Ini Hasil Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI ke Kalimantan TimurIDN Times/Mia Amalia

Dalam pertemuan tersebut, Komite IV mengapresiasi capaian Provinsi Kalimantan Timur atas realisasi investasi tahun 2019 yang cukup tinggi, yakni Rp33,61 triliun atau 92,46% dari target Rp36,35 triliun. Kaltim pun memiliki potensi yang sangat besar dalam menarik investasi dan penanaman modal karena adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke sana.

Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyampaikan beberapa aspirasi yang perlu mendapat perhatian pemerintahan pusat, yakni terkait pajak alat berat, DBH kelapa sawit, dan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

“Pajak alat berat dihapuskan berdasarkan keputusan MK karena alat berat dianggap bukan kendaraan bermotor. Hal ini cukup mengurangi pendapatan daerah, kemudian DBH kelapa sawit dan migas, daerah sebagai penghasil hanya memperoleh DBH yang sangat sedikit. Selain itu, saya mengharapkan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah harus mengakomodasi peningkatan DBH bagi daerah,” ungkap Hadi Mulyadi.

2. Masalah SDM menjadi kendala di Kaltim karena banyaknya SDM yang belum tesertifikasi kompetensi

Ini Hasil Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI ke Kalimantan TimurIDN Times/Sukma Shakti

Kepala BI perwakilan Kaltim Tutuk Cahyono menyampaikan bahwa ekonomi di Kalimantan Timur belum terdiversifikasi dengan baik sehingga perlu menggerakkan sektor riil. Namun, pertumbuhan kredit cukup bagus di angka 12%-13%, bahkan kredit investasi di Kalimantan Timur mencapai 42%. 

“Yang diperlukan saat ini oleh daerah adalah bagaimana menarik investasi adalah membangun persepsi positif daerah tersebut serta menjaga investment grade tetap baik,” katanya.

Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo menyampaikan bahwa hingga saat ini, Kaltim masih menjadi unggulan investor internasional, tetapi banyak yang kemudian 'pending' karena terkendala infrastruktur di Kaltim yang masih di bawah standar investor sehingga menyebabkan biaya logistik masih di angka 26% dan kondisi daya listrik yang belum memenuhi kebutuhan industri.

“Masalah SDM juga menjadi kendala di Kaltim karena banyaknya SDM yang belum tesertifikasi kompetensi, padahal investor hanya mau memakai SDM yang besertifikasi. Akhirnya SDM dari luar Kaltim yang terpakai,” tukas Slamet.

3. Perlu adanya pemahaman yang komprehensif tentang investasi daerah

Ini Hasil Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI ke Kalimantan TimurIDN Times/DPD RI

Komite IV DPD RI memandang bahwa majunya perekonomian suatu daerah memang tak dapat lepas dari peran investasi. Investasi menjadi hal penting karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah.

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan-perbaikan regulasi dan aturan yang mampu mendorong peningkatan investasi dan penanaman modal. RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah yang sedang dirancang Komite IV DPD RI diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan terkait investasi dan penanaman modal daerah. 

Seluruh stakeholders yang hadir dalam pertemuan ini sepakat bahwa perlu adanya pemahaman yang komprehensif tentang investasi daerah agar dapat dirumuskan suatu perspektif kebijakan yang holistis dan integratif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, setiap daerah mampu bersaing dalam menarik investasi bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Komite IV DPD RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta masukan-masukan dari para stakeholders di Kalimantan Timur atas DIM RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah,” pungkas Wakil Ketua Komite IV Sukriyanto.

Topik:

  • Marwan Fitranansya

Berita Terkini Lainnya