KLHK Punya Upaya untuk Tanggulangi Banjir di Jabodetabek
IDN Times/Anata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan meningkatkan rehabilitasi hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS Ciliwung dan DAS Cisadane, sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Hal itu karena kedua DAS tersebut dominan menyebabkan banjir, begitu pula DAS Kali Bekasi, dari 8 DAS yang bermuara di daerah terdampak banjir beberapa waktu lalu.
Sebagaimana diketahui, banjir terjadi pada 1 Januari 2020 dengan area terdampak wilayah Jabodetabek. Lokasi banjir meliputi bagian hilir dari 8 DAS, yaitu DAS Kali Angke Pesanggrahan, DAS Kali Krukut, DAS Ciliwung, DAS Sunter, DAS Kali Buaran, DAS Cakung, DAS Kali Bekasi, dan DAS Cisadane. Banjir yang terjadi merupakan akibat curah hujan yang tinggi, bahkan ekstrem yang terjadi sejak 31 Desember 2019.
“Kami juga akan segera membuat bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) seperti dam penahan, dam pengendali, maupun gully plug sebanyak mungkin dalam waktu dekat di daerah hulu,” ujar Plt Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/1).
1. Banjir bukan masalah baru bagi Jakarta karena secara alami terdapat 'lintasan air' dan tanah lempung yang gampang mengalirkan air
IDN Times/KLHKCurah hujan ekstrem dan alih fungsi lahan juga ditengarai mengakibatkan banjir selain kondisi DAS.
“Setelah kita cek di lapangan maupun citra satelit, sebagian besar tutupan lahan di bagian hulu merupakan pertanian lahan kering, yaitu sayuran. Selain itu, sebagian besar situ dan rawa di daerah Bekasi dan sekitarnya itu semuanya sudah tertutup beton, di samping sistem drainase yang terganggu,” jelas Hudoyo.
Oleh karena itu, KLHK mengharapkan peran pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih besar agar mendorong rehabilitasi kawasan tersebut untuk rehabilitasi pada areal penggunaan lain (APL).
“Banjir ini bukan masalah baru bagi Jakarta karena secara alami terdapat 'lintasan air' dari Bogor dan Depok serta bagian lereng DAS Ciliwung berupa kipas aluvial yang merupakan tanah lempung yang gampang mengalirkan air,” tambahnya.
2. Dirjen PDASHL sampaikan penyebab banjir di Jakarta
IDN Times/KLHKSementara itu, Hudoyo pun menyampaikan kesimpulan penyebab banjir Jakarta, yakni curah hujan tinggi hingga ekstrem, limpasan air dari Bogor dan Depok, bagian lereng kaki dari kipas aluvial DAS Ciliwung, dan hilangnya situ dan alih fungsi rawa.
Editor’s picks
Selain itu, tutupan lahan di bagian hulu didominasi pertanian lahan kering (sayur-sayuran) dan pada area terdampak didominasi lahan terbangun sehingga limpasan permukaan tinggi dan infiltrasi rendah, sistem drainase tidak mampu mengantisipasi kenaikan volume air yang ekstrem, serta permasalahan budaya membuang dan mengelola sampah yang buruk.
Faktor lain yang menyebabkan banjir, yaitu masih rendahnya kondisi pengelolaan sampah, serta adanya tempat pemrosesan akhir (TPA) ilegal dan pengelolaan TPA open dumping di beberapa wilayah Jabodetabek. Tiga daerah dengan persentase sampah tidak terkelola paling tinggi yaitu Kabupaten Bogor (93,42%), Kota Bekasi (75,72%), dan Kota Bogor (75,51%).
Sampah yang tidak terkelola, selain akan mencemari lingkungan, besar kemungkinan masuk ke badan air termasuk drainase bahkan sungai. Hal ini membuat kapasitas daya tampung air menurun dan menyebabkan banjir.
3. KLHK akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap kegiatan pengelolaan sampah yang tidak mengikuti peraturan perundangan
IDN Times/KLHKDirektur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani juga mengatakan KLHK akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah yang tidak mengikuti peraturan perundangan, norma, standar, prosedur, atau kriteria yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan.
“Penegakan hukum ini kami lakukan dari hulu hingga hilir, sebagai upaya untuk memberi efek jera, adanya perubahan perilaku, dan membentuk budaya kepatuhan. Kami juga telah membentuk satuan tugas untuk mengidentifikasi titik-titik pengelolaan sampah yang tidak sesuai prosedur,” ujar Rasio Sani.
Sebelumnya, pada 2019, Ditjen Penegakan Hukum LHK telah melakukan penyegelan TPA ilegal sejumlah titik di Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sementara itu, sebagai langkah penegakan hukum di sektor hulu, Ditjen Penegakan Hukum LHK melakukan penertiban aktivitas tambang ilegal yang mengancam DAS.
4. Peta “Land System” skala 1:250.000 menunjukkan sebagian besar wilayah Jakarta termasuk kategori sistem lahan yang tergenang
IDN Times/AnataSelanjutnya, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS (PEPDAS) Saparis Soedarjanto menambahkan kajian teknis bahwa peta “Land System” skala 1:250.000 menunjukkan sebagian besar wilayah Jakarta termasuk kategori sistem lahan yang tergenang (inundated land system), sehingga merupakan daerah genangan air (depression storage).
Kondisi tersebut menyebabkan tidak cukup energi air mengalir ke tempat yang lebih rendah menuju ke laut. Apabila momentum tersebut bersamaan dengan kenaikan tinggi muka air laut dan mengakibatkan arus balik ke daratan (dikenal dengan banjir rob), akan melipatgandakan intensitas banjir.
Banjir yang terjadi pada 1 Januari 2020 dari dini hari hingga pagi memperkuat argumentasi itu karena pada fase waktu tersebut terjadi kenaikan muka air laut.
Pola hujan pun berubah menjadi sangat tidak ramah terhadap Jakarta. Curah hujan tinggi di daerah puncak dan hulu 13 DAS mulai berubah, cenderung tersebar merata hingga ke bagian hilir. Hujan ekstrem pada 1 Januari 2020 dengan intensitas 377 mm/hari di daerah Halim juga semakin melegitimasi pola hujan yang berubah dan semakin merata di wilayah Jakarta.
Berita Terkini Lainnya
