Anggota DPR Ramai-Ramai Minta Biaya Haji 2023 Turun, Diusulkan 19 Juta
Seorang calon haji melambaikan tangannya di atas bus saat akan diberangkatkan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/7/2022). Sebanyak 161 jamaah calon haji kloter terakhir embarkasi Makassar asal Kabupaten Jeneponto diberangkatkan ke Arab Saudi. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Komisi VIII DPR RI menyoroti besaran biaya haji 2023 yang diusulkan pemerintah senilai Rp69 juta. Biaya haji tersebut dinilai terlalu tinggi untuk masyarakat.
Sejumlah anggota DPR mengkritik usulan kenaikan biaya haji tersebut. Dalam rapat dengar pendapat bersama Panja BPIH, DPR meminta pemerintah menekan biaya haji 2023.
Baca Juga: Arab Saudi Turunkan Biaya Haji, tapi Indonesia Kok Naik?
1. Minta negara turun tangan tekan biaya haji 2023
Ilustrasi jemaah haji. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra Abdul Wachid, meminta negara turun tangan dalam menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023.
Abdul mengatakan, beban biaya haji 2023 itu terlalu mahal, terutama untuk haji reguler yang mayoritas diisi oleh masyarakat kurang mampu.
“Ingat, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu nggak mau (pakai haji reguler), pakailah haji plus yang kemarin ramai adalah Haji Furoda. Ini maksud saya, reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun,” kata Wachid di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/1/2023).
Dia menyarankan agar Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan bisa mempersiapkan perannya setiap tahun dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, dua kementerian ini bisa turut serta menekan besarnya anggaran yang diperlukan untuk naik haji.
“Saya maksudkan di sini adalah mestinya bapak-bapak mestinya sudah menyiapkan (anggaran dan dukungan). Bila perlu ya anggaran tiap tahun di Angkasa Pura, di Kemenkes, dan yang lain. Dimasukkan dalam satu anggaran, artinya ini negara hadir. Termasuk Garuda termasuk Angkasa Pura. Kalau termasuk anggaran itu apa mungkin? CSR-nya dong. CSR Garuda, CSR Angkasa Pura, ini artinya negara hadir,” ujarnya.
2. DPR minta biaya haji turun Rp19 juta
Ilustrasi Jamaah Haji (IDN Times/Umi Kalsum)Editor’s picks
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Diah Pitaloka, meminta pemerintah bisa menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji hingga Rp19 juta. Biaya haji yang menjadi usulan pemerintah senilai Rp69 juta diminta turun hingga Rp50 juta.
“Angka psikologisnya kami berharap jemaah Rp50 juta. Berarti harus turun kurang lebih Rp19 juta,” kata Diah.
Menurut Diah, ada sejumlah komponen dalam penyelenggaraan haji yang bisa dipertimbangkan ulang tanpa mengurangi pelayanan terhadap jemaah haji.
“Ini bagaimana nanti komponennya (dikurangi) tanpa mengurangi pelayanan,” tutur Diah.
3. Anggota DPR usul 6 cara tekan biaya haji 2023
Terlihat kerumunan di Jembatan Jamarat, Mina, Arab Saudi (IDN Times/Umi Kalsum)Adapun anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, ada enam cara untuk menekan biaya haji 2023. Bukhori mengatakan, ada potensi pemborosan dalam rencana kenaikan biaya haji yang bisa ditekan sejak dini.
Pertama, adalah menurunkan biaya penerbangan. Pemerintah juga bisa memangkas durasi haji yang biasanya 40 hari menjadi 30 hari. Dengan demikian, biaya konsumsi pun bisa ditekan.
“Katering bisa dipangkas jadi 36 hari makan tidak perlu sampai 50 hari,” ujar Bukhori.
Selain itu, Kementerian Agama juga bisa selektif terhadap penginapan. Menurutnya kawasan hotel atau penginapan jauh dari tempat ibadah bisa memangkas biaya haji reguler.
“Kemenag tidak perlu mencari hotel zonasi yang dekat dengan tempat ibadah. Lantaran hotel zonasi ini membebankan biaya tambahan 30 persen,” ujarnya.
Bukhori juga mengatakan, jemaah bisa memanfaatkan fasilitas hotel seperti Bus Shalawat yang biasa disediakan hotel. Terakhir, kata Bukhori, pemerintah bisa menekan komponen asuransi ganda bagi jemaah haji seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi kecelakaan.
Baca Juga: Usulan Biaya Haji Rp69 Juta, Jokowi: Belum Final Sudah Ramai
Topik:
Berita Terkini Lainnya
