Catatan Masyarakat Adat 2022: Rezim Represif, Hak Rakyat Terampas

AMAN soroti Perppu Cipta Kerja

Jakarta, IDN Times — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dituangkan melalui Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) selama tahun 2022.

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi menilai kebijakan pemerintah seperti UU Minerba, UU IKN, Perppu Cipta Kerja, hingga Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK) justru mengancam hajat hidup masyarakat.

“Alih-alih memberikan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber alam, berbagai hukum dan kebijakan di sektor pertanahan justru dijadikan alat untuk mereduksi hak-hak kolektif yang dimiliki oleh komunitas masyarakat adat,” kata Rukka dalam keterangan tertulis, Rabu (18/1/2023).

1. Sorot proyek PTSL antara Kementerian BPL dan Bank Dunia

Catatan Masyarakat Adat 2022: Rezim Represif, Hak Rakyat TerampasSalah satu kawasan hutan adat di Tano Batak yang digunduli. (Dok/AMAN)

Rukka menyoroti salah satu isu yang cenderung tak menjadi perhatian publik namun berdampak banyak masyarakat luas. Proyek tersebut adalah program reforma agraria untuk menata Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara Kementerian ATR/BPN dengan Bank Dunia dengan nilai sebesar 200 juta dollar AS atau sekitar Rp2,9 triliun.

Proyek reforma agraria tersebut sejatinya harus bisa bermanfaar menjangkau sekaligus melindungi warga sekitar, termasuk masyarakat adat.

“Fakta lapangan menunjukkan proyek-proyek bendungan di Indonesia yang berdampak bagi masyarakat adat tidak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana yang diatur dalam kerangka pengaman sosial terkait masyarakat adat,” ujar Rukka.

Baca Juga: Satya Bumi: Perppu Ciptaker Rawan Kriminalisasi Masyarakat Adat

2. Negara dinilai lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi

Catatan Masyarakat Adat 2022: Rezim Represif, Hak Rakyat TerampasPresiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Menurut AMAN, lahirnya sejumlah produk hukum selama 2022 tak menunjukkan keberpihakan negara terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat.

Rukka menilai kebijakan yang lahir justru lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi semata ketimbang keberlangsungan hidup masyarakat.

“Situasi di atas menunjukkan bahwa negara kita saat ini lebih berorientasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi mengabaikan hak asasi masyarakat adat yang merupakan pilar historis dan faktual keberadaan serta keberlangsungan negara Indonesia,” ucapnya.

3. Hutan adat yang diakui masih minim

Catatan Masyarakat Adat 2022: Rezim Represif, Hak Rakyat TerampasIlustrasi hutan (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

AMAN juga menyoroti penetapan hutan adat di Indonesia. Pada 2022 lalu, AMAN mengusulkan seluas 12,4 juta hektare wilayah adat ke pemerintah, namun penetapan hutan adat hingga saat ini baru mencapai 148.488 hektare.

“Bahkan 2.400 hektare hak masyarakat adat atas hutan adat yang telah ditegaskan dalam putusan MK nomor 35 tahun 2012 justru dirampas dengan menggunakan program kehutana sosial,” kata Rukka.

Dia menegaskan pihaknya akan terus memperkuat konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk memastikan solidaritas gerakan masyarakat adat, petani, nelayan dan buruh dalam menghadapi segala bentuk produk hukum yang merampas hak-hak rakyat.

“Menghadapi rezim pemerintahan yang represif hari ini, masyarakat adat akan terus memperkuat diri menghadapi perampasan hak-hak tradisionalnya yang telah diakui dalam konstitusi,” pungkas Rukka.

Baca Juga: Deretan Pasal di Perppu Ciptaker yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Topik:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya