DPR Mulai Bahas Rancangan UU 5 Provinsi di Sumatera dan Nusa Tenggara

Lima provinsi masih berlandaskan UUDS 1950

Jakarta, IDN Times - Pemerintah, DPD, dan DPR sepakat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) lima provinsi yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan RUU lima provinsi ini bakal mengubah dasar hukum peraturan terkait otonomi daerah yang sebelumnya masih berlandaskan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Dengan perubahan itu, lima provinsi tadi diharapkan dapat menyusun kebijakan dan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Dengan demikian maka secara resmi kita akan mulai membahas 5 RUU tentang Provinsi Sumbar, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi NTT, dan Provinsi NTB. Seperti biasa dalam pembahasan Rancangan UU menjadi Undang-undang kita akan mengadakan serangkaian RDP dan RDPU untuk menyerap aspirasi sebelum kita finalkan menjadi Undang-Undang,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2022).

Baca Juga: DPR Hentikan Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

1. Tito minta pembahasan terbatas pada dasar hukum

DPR Mulai Bahas Rancangan UU 5 Provinsi di Sumatera dan Nusa TenggaraMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (dok. Puspen Kemendagri)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI untuk merancang Undang-Undang lima provinsi agar berlandaskan pada UUD 1945.

Namun dia meminta pembahasan pembentukan undang-undang lima provinsi tersebut terbatas pada dasar hukum, dan pengakuan karakteristik wilayah. Hal itu bertujuan untuk menghindari tumpang tindih aturan dalam hukum perundang-undangan.

“Pemerintah pada prisnipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan di luar pembahasan dasar hukum dan pengakuan karakteristik wilayah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan karena akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah UU yang lain,” kata Tito.

“Seperti misalnya UU Ciptaker, UU tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, UU Minerba, yang berimplikasi tentang dana bagi hasil, dana alokasi, masalah umum, masalah ESDM, yang dapat membuka munculnya isu lain yang akhirnya membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya,” sambung Tito.

Baca Juga: Di Paripurna Hari Ini, DPR Sahkan UU P3 Jadi Landasan Hukum Ciptaker

2. UU ini diharapkan dapat memperkuat aturan turunan di daerah

DPR Mulai Bahas Rancangan UU 5 Provinsi di Sumatera dan Nusa TenggaraPantai Maumere, NTT. (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Tito juga berharap dengan dirancangnya UU lima provinsi ini dapat membuat peraturan turunannya di daerah berlandaskan dengan konstitusi RI. Pasalnya, selama ini aturan hukum lima provinsi tadi masih merujuk pada UUDS 1950 sehingga aturan turunan di tingkat kabupaten/kota juga menjadi tidak sejalan dengan konstitusi.

“Memang agak ironis kalau Perda itu didasarkan pada dasar atau konstitusi yang bukan berlaku saat ini. Sehingga dengan demikian dengan adanya RUU 5 provinsi ini turunan-turunannya akan didasarkan pada konstitusi yang berlaku saat ini yaitu UUD 45,” kata Tito.

Di samping itu, RUU ini disebut bisa mengakomodir situasi aktual di Indonesia seiring perkembangan zaman. Di antaranya seperti pemekaran daerah, pemekaran provinsi kabupaten/kota, termasuk batas wilayah.

“RUU ini juga untuk mengakomodir situasi aktual yang terjadi saat ini yang berbeda dengan saat pembentukan UU yang lama,” ujarnya.

Baca Juga: Mendagri Tito Besok Lantik 5 Pejabat Sementara Gubernur

3. DPR bentuk panja RUU lima provinsi

DPR Mulai Bahas Rancangan UU 5 Provinsi di Sumatera dan Nusa TenggaraIDN Times/Prayugo Utomo

Dalam rapat tingkat pertama tersebut, DPR serta pemerintah juga telah setuju membentuk panitia kerja (panja) pembentukan RUU lima provinsi. Anggota panja sebelumnya telah disusun dalam rapat internal bersama Komisi II DPR.

“Setelah diserahkan DIM kita akan mengakhiri dengan pembentukan panja dan dalam rapat internal kita sudah diputuskan. Kita sudah membentuk lima panja,” tutur Doli.

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya