Kisruh Anggaran Kemiskinan, DPR Akan Panggil Menpan RB

Anggaran kemiskinan Rp500 triliun digunakan untuk rapat

Jakarta, IDN Times — Ketua Komisi II DPR Fraksi Gerindra Ahmad Doli Kurnia mengatakan memanggil Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait kisruh anggaran kemiskinan yang dihabiskan untuk rapat dan studi banding.

“Ya nanti. Kami kan memang secara reguler ada rapat kerja, mungkin sekitar satu minggu ke depan akan ada rapat kerja lagi,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga: Anggaran Jumbo untuk Kemiskinan Tak Efektif? Ini Kata Airlangga

1. Komisi II akan kaji data anggaran penanganan kemiskinan

Kisruh Anggaran Kemiskinan, DPR Akan Panggil Menpan RBMenpan RB, Azwar Annas (IDN Times/Aryodamar)

Doli mengatakan pihaknya akan mengkaji data anggaran penanganan kemiskinan yang dikelola kementerian.

“Intinya adalah seberapa besar pun anggaran negara itu harus di gunakan untuk aktivitas produktif jadi harus ada input atau output apa,” kata Doli.

Baca Juga: Heboh Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis untuk Rapat, Mensos Buka Suara

2. DPR bakal cek program yang dilakukan kementerian

Kisruh Anggaran Kemiskinan, DPR Akan Panggil Menpan RBIlustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Doli mengatakan pihaknya akan melihat program apa saja yang sudah dilakukan oleh kementerian yang menangani kemiskinan. Dia mengatakan akan melihat sejauh mana hasil rapat yang dilakukan oleh kementerian terkait hasil penanganan kemiskinan.

“Jadi walaupun rapat, harus ada keputusan apakah bentuk program.

Baca Juga: Anggarannya Buat Rapat, Begini Kondisi Kemiskinan Indonesia

3. Dana penanganan kemiskinan Rp500 triliun habis untuk rapat

Kisruh Anggaran Kemiskinan, DPR Akan Panggil Menpan RBIlustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas memberikan klarifikasi terkait anggaran penanganan kemiskinan yang digunakan untuk rapat. Anas mengatakan, sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal karena digunakan untuk studi banding dan rapat penanganan kemiskinan di kementerian lembaga.

“Jadi begini, kita salah pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Anas

Anas menjelaskan, ada sebagian program kemiskinan yang belum selaras dengan tujuan pengentasan kemiskinan, sehingga dibutuhkan studi lanjutan.

Dalam rapat bersama kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu, Anas memaparkan bahwa logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, bila tujuan akhir adalah pengentasan kemiskinan, maka program yang harus didukung adalah peningkatan daya beli warga, sehingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.

“Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan bayi malah tidak dialokasikan,” ujar Anas.

Baca Juga: Habis buat Rapat, Ini Rincian Dana Program Penanganan Kemiskinan 2022

Topik:

  • Hana Adi Perdana

Berita Terkini Lainnya