Comscore Tracker

Komisi VII Kritik Anggaran Renovasi BRIN Capai Rp6,1 Miliar

PKS nilai Ketua Dewan Pengarah BRIN tak perlu ruang kerja

Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, mengkritik program renovasi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menghabiskan biaya sebesar Rp6,1 miliar.

Mulyanto menilai program tersebut sangat tidak pantas dilaksanakan karena menghabiskan biaya yang relatif besar. Anggaran itu digunakan merenovasi satu lantai di Kantor BRIN termasuk kamar tidur Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri.

Dia menilai anggaran BRIN sebesar itu mestinya digunakan untuk kegiatan riset yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk menyediakan ruang tidur bagi pimpinannya.

"Sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak. Mengingat kondisi keuangan negara yang terbatas,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (18/7/2022).

Baca Juga: Ajip! Renovasi Ruang Kerja Megawati dan Dewan Pengarah BRIN Rp6,1 M

1. PKS nilai Ketua Dewan Pengarah BRIN tak perlu ruang kerja

Komisi VII Kritik Anggaran Renovasi BRIN Capai Rp6,1 MiliarKetua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri saat kickoff pembentukan BRIN di tingkat daerah (Tangkapan layar YouTube BRIN Indonesia)

Menurut Mulyanto, Ketua dan Anggota Dewan Pengarah BRIN umumnya adalah pejabat di lembaga lain yang sudah memiliki ruang kerja. Sehingga dengan demikian, tidak diperlukan renovasi ruang kerja termasuk ruang istirahat untuk pejabat di BRIN.

“Jadi yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," ujar Mulyanto.

Baca Juga: Ombudsman Temukan Potensi Maladministarasi Peralihan Pegawai BRIN

2. Anggaran renovasi terlalu besar

Komisi VII Kritik Anggaran Renovasi BRIN Capai Rp6,1 MiliarIlustrasi peneliti ASN yang akan melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (IDN Times/Aditya Pratama)

Mulyanto menilai angka Rp6 milyar untuk renovasi ruang kerja tersebut cukup besar. Dia lebih merekomendasikan dana tersebut digunakan untuk kegiatan lain yang lebih penting.

"Dewan Pengarah harusnya memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air. Bukan malah menjadi beban baru bagi BRIN," tukas Mulyanto.

Dia juga menyinggung saat ini masih banyak kegiatan prioritas lain yang perlu dituntaskan BRIN.

Misalnya seperti proses penggabungan lembaga penelitian di berbagai kementerian yang masih belum selesai, soal administrasi pemindahan orang (peneliti), barang, laboratoriun, gedung, termasuk program dan anggaran, yang masih terlihat amburadul.

"Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas," ungkap Mulyanto.

"BRIN membutuhkan orang yang mau kerja keras. Bukan orang yang mau leyeh-leyeh, duduk manis di ruang kerja yang mahal," tegas Mulyanto.

Baca Juga: Megawati Curhat Kronologi Dapat Tawaran Jabatan di BRIN dari Jokowi

3. BRIN renovasi ruang kerja Megawati dan Dewan Pengarah BRIN Rp6,1 M

Komisi VII Kritik Anggaran Renovasi BRIN Capai Rp6,1 MiliarKetua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ketika memberikan sambutan "Sarasehan Nasional Indonesia Muda Membaca Bung Karno" pada Selasa, 29 Juni 2021 (Tangkapan layar Megawati Institute)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN. Biaya renovasi menggunakan anggaran fantastis yakni Rp6,1 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan BRIN, Driszal Friyantoni, mengatakan renovasi tersebut berada di lantai dua Gedung BJ Habibie.

"Perlu saya sampaikan, biaya Rp6,1 miliar adalah biaya renovasi seluruh lantai dua yang sebelumnya merupakan ruang kerja eks kepala BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)," ujar Driszal.

Driszal menjelaskan, dalam ruang kerja yang direnovasi itu juga sebelumnya sudah ada kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ruang rapat dan ruang kerja eks kepala BPPT.

"Biaya yang dibutuhkan merupakan rekomendasi dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan," ucap dia.

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya