Legislator DPR Minta Negara Penuhi Hak Korban Pelanggaran HAM Berat 

Pengakuan Jokowi harus diikuti kebijakan strategis

Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari meminta negara untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat usai Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengakui 12 pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia.

Taufik menilai, pengakuan tersebut mesti diikuti dengan rasa penyesalan mendalam atas kesalahan negara yang telah dibuat di masa lalu.

“Sehingga pengakuan itu membuka pintu untuk mengungkapkan fakta kebenaran atas peristiwa-peristiwa tersebut,” kata Taufik, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga: Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, Ini Kata Komnas HAM

1. Minta usut pelaku dan melakukan penegakan hukum

Legislator DPR Minta Negara Penuhi Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Taufik mendorong agar negara bisa mengusut tuntas pelaku di balik 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh Jokowi. Selain itu, perlu dilakukan penegakan hukum dan memulihkan hak-hak korban.

“Mengusut pelaku dan melakukan penegakan hukum, mengidentifikasi korban serta memulihkan dan memenuhi hak-hak korban, melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan, hukum dan institusi untuk mencegah berulangnya peristiwa tersebut di masa mendatang," ujarnya.

Baca Juga: 6.000 Orang Sudah Terverifikasi Jadi Korban Pelanggaran HAM Berat

2. Akses keadilan bagi korban harus terpenuhi

Legislator DPR Minta Negara Penuhi Hak Korban Pelanggaran HAM Berat ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Taufik juga mengatakan, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi negara dalam memenuhi kewajiban terhadap pelanggaran HAM. Di antaranya, jaminan akses keadilan bagi para korban, pemulihan yang layak bagi korban dengan segera dan tidak berlarut-larut.

Pemulihan dimaksud yaitu pada aspek restitusi keadaan korban sebelum peristiwa terjadi, kompensasi penggantian kerugian korban yang dapat diperhitungkan dengan nilai ekonomis, dan pemulihan martabat korban.

"Dengan melakukan langkah-langkah serius membuka fakta, meminta maaf secara publik, membuat simbol peringatan seperti monumen dan sebagainya," ujarnya.

3. Pengakuan Jokowi perlu diikuti proses hukum

Legislator DPR Minta Negara Penuhi Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-538 di depan Istana Merdeka pada Mei 2018 lalu. Jakarta, (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Rudy Mas’ud menilai pengakuan 12 pelanggaran HAM berat oleh Jokowi itu harus diikuti dengan proses hukum dan sebuah kebijakan yang strategis.

Menurutnya dengan langkah konkret tersebut akan bisa mengungkap para pelaku kejahatan, dan pemenuhan hak-hak para korban melalui proses hukum yang transparan profesional, dan akuntabel.

Dia mendorong Pemerintah agar memberikan penjelasan obyektif terhadap analisas berbagai kasus HAM berat lainnya, selain 12 kasus tersebut kepada masyarakat.

“Demikian pula, terdapat sebuah kebijakan strategis agar penegakan HAM dapat terus dilakukan. Sehingga pelanggaran HAM atau tragedi serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang, serta pengaturan mekanisme hukumnya yang komprehensif, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.

Baca Juga: YLBHI: Buktikan Secara Hukum Jika Negara Sesali Pelanggaran HAM Berat

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya