Pengamat soal Rakyat Patungan IKN Nusantara: Jokowi Gak Punya Duit
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Biro Pers/Lukas)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wacana kencleng untuk dana pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) dari masyarakat atau sistem crowdfunding ramai jadi pembahasan. Hal itu disampaikan oleh Tim Komunikasi IKN, Sidik Pramono, yang mengatakan bahwa sumber dana pembangunan IKN bisa didapat dari crowdfunding masyarakat.
Namun, pernyataan itu dinilai membuktikan bahwa sejatinya Presiden Joko “Jokowi” Widodo tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun IKN Nusantara, sehingga memerlukan bantuan masyarakat.
“Kencleng itu menunjukkan memang kita gak punya uang untuk IKN. Kalau pemerintah minta rakyat kencleng artinya itu pemerintah udah panik,” kata pengamat politik dari KedaiKOPI, Hendri Satrio, saat ditemui, Minggu (27/3/2022).
1. Pemerintah tak bisa minta rakyat patungan bangun IKN
Prosesi tanah dan air Gentong Nusantara di IKN Nusantara, Senin (14/3/2022). Foto YouTube Biro Pers, Media KepresidenanHendri mengatakan pemerintah tidak seharusnya meminta masyarakat untuk patungan dana membangun IKN Nusantara. Pasalnya, kewajiban masyarakat untuk membantu membangun negara sudah cukup dengan membayar pajak.
Pajak yang dibayarkan kepada negara, menurut Hendri, adalah bentuk patungan masyarakat untuk mendanai program-program pemerintah.
“Rakyat itu sudah patungan, dari apa? Dari pajak, jadi gak bisa minta kencleng lagi,” kata dia.
Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Galang Dana Masyarakat untuk Biaya Bangun IKN
2. Transparan soal dana pembangunan IKN
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)Pengamat politik ini juga menyebut, pemerintah perlu transparan kepada masyarakat terkait dana yang dimiliki saat ini untuk pembangunan IKN. Transparansi dana itu sekaligus membuktikan bahwa proyek IKN tidak hanya merupakan politik mercusuar milik Presiden Widodo.
Editor’s picks
“Per hari ini, yang dimiliki pemerintah untuk IKN itu berapa? kan belum pernah dijelaskan. Itu saja sebetulnya. Jangan sampai ini mohon maaf jadi seperti kepongahan pemerintah aja, kepongahan penguasa pokoknya gue pengen pindah,” ucap dia.
Dia juga menyinggung rencana pembangunan IKN yang molor berpotensi menguatkan wacana Jokowi tiga periode. Pasalnya, proyek milik Jokowi ini disinyalir tidak akan selesai pada 2024 sehingga dibutuhkan waktu perpanjangan kursi pemerintahan hingga mega proyek itu selesai.
Kendati demikian, Hendri optimistis wacana tiga periode tidak akan menjadi nyata karena akan mendapat pertentangan dari masyarakat.
“Ada waktu selama beberapa bulan sebelum pak Jokowi digantikan oleh presiden yang baru di 2024 nanti. Nah dalam waktu itu pasti akan ada tekanan untuk menyelesaikan IKN, pak Jokowi juga bisa berkoordinasi dengan presiden yang baru untuk meneruskan proyek ini kalau semisal belum selesai di 2024,” jelas dia.
3. Softbank mundur jadi investor IKN
Kompas.comSebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut Softbank yang awalnya menjadi investor pembangunan IKN mengundurkan diri. Menurut Luhut, mundurnya Softbank dikarenakan permasalahan internal dan harga sahamnya yang anjlok.
“Softbank dari awal sudah mundur dia sejak sahamnya drop. Jadi dia tidak ada dana,” kata Luhut di Jakarta beberapa waktu lalu.
Keluarnya Softbank dari daftar investor IKN membuat proyek ini dipertanyakan pendanaannya.
Menurut Sidik, proyek IKN Nusantara diperkirakan menghabiskan dana Rp466 triliun. Pendanaan IKN itu bisa didapat dari tiga sumber yakni APBN, pendanaan dari filantropi atau CSR, dan crowdfunding dari masyarakat.
Crowdfunding memang salah satu alternatif pendanaan. Menurutnya ini adalah wadah bagi masyarakat yang ingin sukarela mendukung pembangunan.
"Alternatif urun-dana ini adalah kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mempunyai rasa memiliki di IKN,” kata dia dalam keterangan tertulis.
Baca Juga: Ini Alasan Istana Presiden dan Wapres di IKN Terpisah
Berita Terkini Lainnya
