PPP Respons Usulan Cak Imin Hapus Pemilihan Gubernur: Dievaluasi Dulu
Sekjen PPP Arwani Thomafi (IDN Times/Tunggul Damarjati)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times — Sekjen PPP Arwani Thomafi merespons usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta pemilihan gubernur karena dinilai melelahkan.
Arwani mengatakan usulan penghapusan gubernur itu harus dievaluasi lebih dulu.
1. PPP minta evaluasi pelaksanaan pemilihan gubernur
Ketum PAN Zulikfi Hasan (kiri), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa, datang bersamaan ke KPU untuk mendaftar parpol peserta Pemilu 2024, Rabu (10/8/2022). (IDN Times/Melani Putri)Arwani mengatakan pihaknya mendukung evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur. Namun dia tak ingin usulan Cak Imin itu ditelan mentah-mentah oleh publik.
“Dievaluasi dulu, dilihat dulu yang tidak efektif itu jabatan gubernurnya atau orangnya, atau pelaksanaannya dan sebagainya. Jangan seperti seolah-olah tidak efektif lalu dibubarkan,” kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Baca Juga: Respons Jokowi soal Usulan Cak Imin Hapus Pemilu Gubernur
2. Pertanyakan parameter gubernur yang tidak efektif
Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum saat memimpin rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Mapolda Jabar (Dok. Humas Jabar)Editor’s picks
Berbeda dengan Cak Imin, Arwani justru mempertanyakan parameter mana yang dinilai tidak efektif dalam jabatan gubernur.
Menurutnya perlu ada standar baku untuk menilai kinerja gubernur sebelum memutuskan untuk menghapus jabatan gubernur.
“Nah sekarang parameter tidak efektif itu siapa yang harus (buat)? Standarnya seperti apa. Lah kalau nanti muncul banyak yang tidak efektif, apa harus dibubarkan semua? Kan, pertanyaannya itu,” ucap dia.
3. Cak Imin usulkan pemilihan langsung gubernur dihapus
Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (IDN Times/Sachril Agustin)Cak Imin Imin, mengusulkan pemilihan langsung gubernur dihapuskan. Menurutnya, pemilihan langsung sebaiknya dilakukan hanya untuk calon presiden (capres).
"Kalau PKB sih mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres, dan pilbup, pilkota, pemilihan gubernur tidak lagi (langsung) karena melelahkan," ujar Cak Imin dalam Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Jakarta, Senin (30/1/2023).
Selain itu, Cak Imin juga mengusulkan jabatan gubernur ditiadakan. Menurutnya, ada banyak yang harus dievaluasi.
"Kalau perlu nanti gubernur pun gak ada suatu hari, karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," ucap dia.
Baca Juga: PPP Terbuka Jika NasDem Mau Masuk KIB
Berita Terkini Lainnya
