Puan Matikan Mik Saat PKS Interupsi di Paripurna, Begini Kronologinya
Ketua DPR Puan Maharani (Doc.Puan Maharani)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani diketahui kembali mematikan mikrofon, saat mendapat interupsi dari anggota Fraksi PKS dalam rapat paripurna pada Selasa (24/5/2022).
Dalam rapat paripurna itu, DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3).
1. Interupsi anggota Fraksi PKS soal UU TPKS
Suasan Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Pimpinan DPR Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahamad, dan Lodewijk Freidrich, Selasa (24/5/2022). (IDNTimes/Melani Putri)Puan sebelumnya akan menutup rapat paripurna setelah berlangsung selama hampir tiga jam sejak pukul 10.30-13.00 WIB. Saat hendak menutup rapat tersebut, politikus PKS Amin Ak mengajukan interupsi.
“Interupsi pimpinan,” kata Amin Ak dalam rapat tersebut.
“Tolong pak, tadi saya sudah sampaikan, sudah masuk acara salat zuhur,” balas Puan.
Amin Ak kemudian meminta waktu untuk menyampaikan interupsinya selama empat menit. Namun Puan hanya memberikan waktu satu menit untuk menyampaikan interupsi.
“Satu menit pak,” kata Puan.
“Empat menit pimpinan,” balas Amin Ak.
“Ini sudah tiga jam pak,” jawab Puan.
Setelah perdebatan singkat itu, Puan kemudian memberikan waktu empat menit, untuk menyampaikan pandangan fraksi PKS.
2. Interupsi PKS soal UU TPKS
Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Rapat Paripurna DPR RI saat pengesahan RUU TPKS pada Selasa (12/4/2022). (dok. KemenPPPA)Editor’s picks
Amin mengaku ada kelemahan dalam UU TPKS yang baru saja disahkan DPR. Dalam pandangannya, beleid itu bisa berpotensi melegalkan zina. Dia juga menjelaskan ada kelemahan dalam Pasal 284 KUHP yang bermakna sempit karena tidak mampu menjangkau perbuatan zina yang dilakukan pasangan tidak terikat pernikahan.
“Hal ini bertentangan dengan nilai agama dan kehidupan masyarakat Indonesia yang memaknai perzinahan, meliputi segala bentuk persetubuhan yang dilakukan dengan selain suami atau istri,” kata Amin Ak.
Dia juga menjelaskan terdapat kekosongan hukum berkenaan dengan peraturan LGBT. Dia menyebut diperlukan hukum positif yang bisa melarang perilaku penyimpangan LGBT.
“Saat ini juga terdapat kekosongan hukum pengaturan tentang larangan penyimpangan seksual LGBT karena tidak ada satupun hukum positif indonesia yang melarang perilaku LGBT serta propagandanya di ranah publik,” tuturnya.
Di tengah penjelasannya itu, Puan mematikan mikrofon fraksi PKS karena dinilai telah melampaui waktu yang diberikan.
“Yang terhormat para anggota dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna dewan hari ini,” kata Puan setelah mematikan mikrofon.
“Ini masih dua menit, pimpinan,” kata Amin Ak.
Tanpa menanggapi Amin Ak, Puan kemudian menutup rapat paripurna tersebut. Dia berterima kasih pada para anggota yang telah hadir dalam rapat paripurna tersebut.
“Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada anggota dewan dan hadirin atas waktu dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna dpr hari ini. Dengan seizin sidang dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin,” ujar Puan.
3. Puan sebelumnya juga matikan mik anggota Fraksi Demokrat
Ketua DPR Puan Maharani berpose di depan jet tempur T-50i Golden Eagle milik TNI Angkatan Udara (AU) (Dokumentasi tim media Puan)Insiden mematikan mikrofon saat interupsi fraksi, sebelumnya juga pernah terjadi dalam sidang paripurna untuk mengesahkan UU Ciptaker pada Oktober, 2020.
Saat itu, Puan mematikan mikrofon milik anggota Komisi III dari fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho. Puan mengaku terpaksa mematikan mikrofon, karena sistem teknis di ruang sidang paripurna yang berjalan bila mik di floor atau meja anggota menyala, maka otomatis mikrofon di meja pimpinan mati. Teknis seperti itu dibuat agar saat berbicara tidak saling bersahut-sahutan.
Berita Terkini Lainnya
