Puan Minta Penjabat Daerah Kerja All Out untuk Rakyat meski Sementara
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjabat kepala daerah yang akan bertugas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 harus bekerja secara maksimal.
Dia meminta pemerintah melakukan pemilihan penjabat kepala daerah secara selektif supaya bisa menempatkan orang dengan kemampuan terbaik untuk memimpin, sebelum digantikan oleh kepala daerah yang dipilih rakyat pada 2024.
“Meskipun akan menjabat sementara, penjabat kepala daerah harus menjalankan pemerintahan daerah dan melayani rakyat dengan all out,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (18/4/2022).
Baca Juga: Puan: Pengesahan RUU TPKS Jadi UU Kado Jelang Hari Kartini
1. Ada 171 penjabat daerah yang memimpin sementara pada 2023
IDN Times/Galih PersianaKloter pertama penjabat kepala daerah akan mulai bertugas pada pertengahan Mei tahun ini. Menurut Puan, ada 101 penjabat kepala daerah yang akan memimpin di 5 provinsi, 6 kota, dan 3 kabupaten.
Sementara pada 2023, jumlah penjabat kepala daerah sementara bertambah menjadi 171.
Baca Juga: 272 Daerah Akan Dipimpin Penjabat Sebelum Pilkada Serentak 2024
2. Penjabat kepala daerah diharap bisa bantu pulihkan ekonomi rakyat
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menerima audiensi pengurus Asosiasi Pastoral Indonesia Sumut di Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (31/3/2022). (Dok Pemprov Sumut)Puan meminta pemerintah memilih penjabat kepala daerah yang bisa menguasai kebutuhan daerah yang dipimpin. Dia menegakan dibutuhkan penjabat kepala daerah yang andal dan memiliki kapabilitas agar bisa membantu memulihkan ekonomi rakyat dari pandemik COVID-19 walaupun hanya bertugas sementara.
“Jangan setelah menjabat, baru mempelajari lagi dari nol daerah yang dipimpinnya. Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak COVID-19,” ujar Puan.
Baca Juga: Puan Maharani Minta Menteri Ikuti Arahan Jokowi Tak Bahas 3 Periode
3. Minta proses seleksi transparan
www.liputan6.comPemerintah bakal menunjuk penjabat kepala daerah gelombang pertama pada Mei 2022. Kader PDI Perjuangan ini meminta agar pemerintah melakukan seleksi yang transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.
Puan berharap Pemerintah cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan Penjabat Daerah dengan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Menurutnya, penting sekali bagi Pemerintah menetapkan Penjabat Kepala Daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi di daerah yang akan dipimpinnya.
“Jika di tengah jalan nantinya kinerja Penjabat Kepala Daerah ini mulai terlihat letoi, apalagi kedapatan mengambil keuntungan dari jabatannya, segera evaluasi dan tindak tegas menurut aturan yang berlaku,” tutur Puan.
Berita Terkini Lainnya
