UU IKN Akan Direvisi Pemerintah dan DPR, Bagian yang Mana?

Baleg DPR setuju revisi UU IKN

Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

Jakarta, IDN Times — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Dalam Rapat Kerja dengan Baleg DPR RI, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan revisi UU IKN diperlukan untuk memastikan pembangunan IKN Nusantara terus berlanjut.

Baleg DPR juga telah memasukkan revisi UU IKN dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2023.

"Hal ini kami usulkan berdasarkan pertimbangan terjadinya dinamika dan arahan presiden,” kata Yasonna di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

1. Materi revisi UU IKN yang diusulkan Yasonna

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Yasonna mengusulkan Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 tentang IKN. Dia mengaku dalam UU 3/2022 tentang IKN perlu ditambahkan kepastian proses, persiapan, pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemungutan daerah khusus IKN.

Menurutnya rancangan beleid ini belum masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2023, sehingga perlu diikutsertakan agar bisa segera diundangkan.

“Materi UU ini utamanya mengatur penguatan otoritas IKN secara optimal melalui pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengolahan barang milik negara, pengolahan kekayaan IKN, kemudahan pembiayaan dan fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan kelangsungan untuk pembangunan IKN,” jelas Yasonna.

2. Enam fraksi setuju revisi UU IKN

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Sejumlah bahan kontruksi berada di lokasi segmen tiga di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Atgas, menyetujui usulan revisi UU IKN yang diajukan Yasonna. Sebanyak enam fraksi menerima revisi UU IKN masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.

Dua fraksi yang diketahui menolak adalah Demokrat dan PKS. Sementara partai NasDem belum mengambil keputusan.

“Perubahan UU IKN dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023," kata Supratman.

3. Yasonna usulkan RUU barang dan jasa masuk Prolegnas Prioritas

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Yasonna juga mengusulkan RUU Barang dan Jasa Publik dimasukkan dalam Prolegnas sebagai langkah percepatan program transformasi digital pengadaan barang dan jasa.

“Urgensi pembuatan RUU ini adalah belum terdapat pengaturan yang komprehensif dan sistemik sebagai pengejewantahan beberapa UU terkait proses pengadaan barang dan jasa, yaitu UU Perbendaharaan, UU Perkembangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan UU tentang Pemda,” ucapnya.

Dia juga menambahkan, beleid ini diusulkan untuk menjamin azas hukum sesuai ketentuan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa, pengembangan industri dalam negeri, serta mengakomodir penciptaan satu sistem data integrasi nasional.

Baca Artikel Selengkapnya