Mendagri: Pandemik COVID-19 akan Meredam Isu Sara di Pilkada 2020

24 Jun 2020, 14:05 WIB

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, menjadi wasit yang objektif dan netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Menurut Tito kondisi pilkada dalam masa pandemik merupakan hal yang baru dialami Indonesia. Ia khawatir jajaran penyelenggara pemilu di daerah membuat diskresi terhadap situasi kondisi saat ini.

“Situasi ini menjadi pertimbangan ketika mengambil sikap jika ada sengketa, atau pelanggaran bisa dilakukan dengan mediasi atau administrasi atau hukum dengan libatkan Sentra Gakkumdu,” kata Tito saat Peluncuran Pengawasan dan Pemutahkiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Tahun 2020, di Kantor Bawaslu Jakarta, Rabu (24/6).

1. Solusi peserta pemilu dalam penanganan COVID-19 akan meningkatkan partisipasi masyarakat

Ilustrasi petugas medis (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Mantan Kapolri itu memprediksi isu yang berkembang dalam pilkada tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Tito mengatakan, peserta pilkada kemungkinan akan menyampaikan isu serta gagasan penanganan covid dan dampak sosialnya. solusi dari peserta pemilu sangat ditunggu masyarakat.

“Seperti yang terjadi di Korea Selatan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu sekitar 62 persen. Tertinggi sejak tahun 1992. Karena masyarakat Korsel ingin pemerintah yang efektif dalam menangani COVID-19,” ujarnya.

2. Isu sara akan kalah dengan persoalan penanganan COVID-19

Ilustrasi rumah sakit (IDN Times/M Faiz Syafar)

Selain itu, lanjut dia, pilkada di tengah pandemik bisa mereduksi masalah atau konflik dalam pilkada. Seperti konflik suku, ras dan agama (Sara) yang akan tertelan oleh isu COVID-19.

“Kemendagri mendukung upaya Bawaslu dan stakeholder pemilu semoga tahapan berjalan lancar. Tidak ada konflik dan bisa menghasilkan kontestasi pilkada yang baik,” tuturnya.

3. Konten hoaks dan ujaran kebencian disinyalir masih akan muncul di Pilkada 2020

Ilustrasi hoaks. IDN Times/Sukma Shakti

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, memiliki pandangan lain terkait penyelenggaraan Pilkada 2020. Selain wabah covid, tantangan lain dalam pilkada yakni munculnya konten berita hoaks, sara dan ujaran kebencian.

Hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dan para stakeholder yang terlibat untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut.

“Melalui IKP ini saya akan koordinasikan dengan kementerian di bawah koordinasi saya. Terutama kepolisian dan TNI utuk jadikan indeks tersebut salah satu instrument dan panduan pencegahan kerawanan dalam pilkada," ujarnya.

4. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dalam penyelenggaran Pilkada 2020

Ilustrasi protokol kesehatan(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan, salah satu yang harus menjadi perhatian pemda, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan harus tetap melakukan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19. Dia berpesan agar pesta demokrasi tidak menjadi bencana dengan menjadi penyebaran virus baru di sejumlah daerah.

“Peran masyarakat dan pemilih juga dibutuhkan dalam menciptakan tahapan dan hasil pilkada yang berkualitas meskipun dalam masa pandemik. Maka harus terus dilibatkan oleh penyelenggara pemilu,” imbaunya.