Mengawal Demokrasi Berkualitas Pemilu 2019 Ala Alumni UI

Arief mengatakan pernyataan sikap Iluni terhadap proses penghitungan suara memiliki tujuan untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia yang lebih baik.

"Jadi, ini merupakan serial Ikatan Alumni Universitas Indonesia untuk mendukung demokrasi berkualitas. Bahasa milenialnya, 'demokrasi berkualitas, Indonesia naik kelas'," kata Arief kepada IDN Times di Gedung Iluni Jalan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (24/4) petang.

Jauh sebelum Iluni menyampaikan pernyataan sikapnya, ribuan alumni UI telah bergabung sebagai relawan dalam program Kawal Pemilu.

"Tujuannya adalah menjaga suara rakyat, dan juga mendukung proses penghitungan suara," ujar Arief.

Guna menyatukan perbedaan dalam Pemilu 2019, Iluni UI juga menginstruksikan alumni bergabung sebagai relawan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 02.

"Kami menginstruksikan, dan ada ribuan alumni UI bergabung jadi relawan 01 dan 02, supaya membangun demokrasi damai dari semua partai, semua kontestan. Dan ini menghasilkan alumni Universitas Indonesia yang guyub," ucap dia.

Pada masa penghitungan suara Pemilu 2019, Iluni UI juga memiliki sasaran untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, melalui kaum intelektual.

"Jadi, sebetulnya sasaran kami adalah kaum intelektual," kata Arief.

Memilih sasaran pada kaum intelektual, karena mereka memiliki pengaruh yang tak sama dengan masyarakat lain. "Tentunya kaum terdidik, dan tentunya di mana pun kan mereka punya massa," kata Arief.

Melalui kaum intelektual diharapkan mereka dapat memberikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya dengan mudah, seperti pada tetangga rumah dan tempat kerja.

"Agar konsep kebersamaan ini bisa dijalankan bersama,"ujar Arief.

Meski banyak alumni UI masuk ke dalam bursa Pemilu 2019, Arief mengatakan, hingga kini Iluni UI tidak berpihak kepada peserta Pemilu 2019.

"Jadi, kami tidak partisan hingga hari ini. Fungsinya adalah agar kami bisa jadi damage control jika terjadi apa-apa," kata dia.

Bahkan, Iluni UI turut mengkritisi kontestan kedua pasangan calon Pilpres 2019. "Banyak kritikan kami ke 01, ke 02. Tapi kritikan itu sebetulnya membuktikan kami bekerja buat 01,02, dan nol lainnya," kata Arief.

Sehingga, kata Arief, siapa pun yang menang Pilpres 2019, adalah kemenangan bersama, dan bukan kemenangan suatu kelompok.

Menanggapi banyaknya korban jiwa dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Ketua BEM FISIP UI Thierry Ramadhan mengataku prihatin, karena beban petugas KPPS yang terlalu berat. 

"Kami juga membuat makalah mengenai disproposionalitas beban kerja KPPS di pemilu serentak," kata Thierry kepada IDN Times di tempat yang sama.

Makalah tersebut berangkat dari pengalaman mahasiswa UI yang merupakan generasi Gen Z, termasuk Thierry sendiri. Fokus makalah ini lebih menyoroti pada kesiapan petugas KPPS. Thierry sendiri punya pengalaman menjadi saksi di TPS 092 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada saat pencoblosan 17 April lalu.

"Makalah itu lebih mengkaji agar undang-undang dapat mengakomodir petugas KPPS yang bekerja lebih dari 12 jam, dan diperhatikan kesiapan dan dibekali teknis pemungutan suara hingga proses penghitungan suara," kata Thierry yang mengaku menjadi saksi di TPS 092 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 17 April 2019 ini.

Hal sama juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Manik Marganamahendra. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UI itu mengatakan perlunya perbaikan guna menghindari petugas KPPS meninggal dunia pada pelaksanaan pemilu berikutnya.

Data KPU RI Selasa (23/4) menyebutkan, petugas KPPS meninggal dunia tercatat 119 orang dan lebih dari 500 lainnya mendadak sakit karena kelelahan. Menurut Manik penyelenggara pemilu harus melakukan perbaikan pada sistem kerja petugas KPPS.

"Sebetulnya lebih ke memanusiakan manusia. Yang harus dipikirin juga gimana proses penghitungannya, waktu istirahat mereka," kata Manik kepada IDN Times.

"Yang paling penting adalah menyediakan waktu teman-teman KPPS untuk istirahat," ujar dia, melanutkan.

Manik menyarankan seharusnya mereka bekerja dengan shift. "Itu untuk di internal KPU, atau KPPS saat waktu rekapitulasi penghitungan suara, jadi mereka bisa ganti gantian."

Para petugas KPPS yang mayoritas petugas baru juga harus diperhatikan, khususnya kesehatan mental. Sebab, KPPS juga dapat mengalami gangguan mental di samping menghadapi kesehatan fisik. KPPS di setiap TPS harus siap melayani 300 DPT, belum termasuk data pemilih khusus (DPK).

"Karena mereka kan harus menjaga lima suara dari pemilu yang digelar. Konsentrasi mereka juga harus dipikirin," kata Manik.

Jangan lupa udpate terus real count atau penghitungan suara dari KPU hasil Pilpres 2019 di sini.