Amandemen UUD 1945 Dinilai Mudah Dilakukan Pemerintah yang Berkuasa
Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Isu masa jabatan presiden tiga periode berjalan beriringan dengan wacana amandemen UUD 1945 yang akan dilakukan MPR RI. Komisioner KPU masa jabatan 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mengatakan, bila ingin mengubah masa jabatan presiden maka harus melalui jalan amandemen UUD 1945.
"Saya kira baca di MPR juga persyaratannya untuk melakukan amandemen ini sangat mudah dilakukan oleh partai politik atau pemerintahan yang berkuasa," ujar Hadar dalam acara webinar Forum Pemred, Selasa (7/9/2021).
Baca Juga: Amien Rais Sebut Isu Amandemen UUD Digulirkan untuk Jokowi 3 Periode
1. Amandemen UUD 1945 diwacanakan hanya mengubah PPHN
Mantan komisioner KPU masa jabatan 2012-2017, Hadar Gumay (Wikipedia.org/Faizalacca)Hadar mengatakan, amandemen UUD 1945 ini dijelaskan MPR hanya untuk mengubah pokok-pokok haluan negara (PPHN). Hal itu dilakukan karena saat ini pemerintah sulit menjalankannya karena tidak ada pedoman yang jelas.
Namun, ada pihak-pihak yang dinilai juga ingin mengubahn sistem pemilihan presiden. Hal itu terlihat dari penundaan pembahasan mengenai aturan teknis Pemilu 2024.
"Itu agak membingungkan, kalau menganggap pemilu kita harus dibenahi, maka harus segera ditetapkan," ucapnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Ketua MPR Berharap Kajian Amandemen UUD 1945 Selesai Awal 2022
2. Amandemen UUD 1945 juga bisa menempatkan kembali MPR memilih presiden
IDN Times/Marisa SafitriDalam kesempatan itu, peneliti senior Netgrit dan Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia ini mengatakan, amandemen UUD 1945 juga memungkinkan menempatkan MPR di posisi tertinggi. Artinya, MPR bisa kembali memiliki calon presiden.
"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan hak-hak dicerminkan dalam amandemen 1-4. Tapi mengapa yang paling simpel berpartisipasi dalam pemerintahan rakyat sebagai wujud kedaulatannya itu bisa hilang, bisa ditarik kembali dengan mengubah ke sistem pemilihan kembali ke MPR," katanya.
3. Pemilihan presiden lewat MPR merupakan kemunduran
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kiri), memberi salam kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) dan Ketua DPR Puan Maharani (kanan) pada sidang tahunan MPR pada Senin, 16 Agustus 2021. (ANTARA FOTO/HO/Humas MPR)Hadar berpendapat, apabila pemilihan presiden kembali melalui MPR, tentu merupakan kemunduran sistem demokrasi. Menurutnya, MPR dapat dengan mudah menentukan presiden melalui parpol yang berkuasa.
"Presidennya itu ditentukan oleh MPR yang mengatur segalanya, MPR yang dikuasai oleh hanya kelompok politik tertentu saja yang sekarang sangat dominan, misalnya," ucapnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
