Bamsoet di Acara Kades: Pemilihan Lurah hingga Presiden Berantem
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (IDN Times/Marisa Safitri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, mengatakan sistem demokrasi Indonesia perlu ada perbaikan. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet itu di acara peringatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Bamsoet menganggap, sistem pemilihan calon kepala desa hingga calon presiden yang sekarang dilaksanakan di Indonesia, kerap menimbulkan kegaduhan.
"Pilih lurah berantem, pilih kepala desa berantem, pilih bupati, walikota berantem, pilih gubernur berantem, pilih presiden residunya sampai sekarang keterbelahan itu masih kita rasakan. Kita perlu kita pikirkan bagaimana demokrasi yang cocok bagi Indonesia," ujar Bamsoet di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3/2023).
Baca Juga: Gugatan Sistem Pemilu Dinilai Kacaukan Tahapan Pemilu Legislatif
1. Bamsoet minta kepala desa bina masyarakatnya agar menjaga Bhineka Tunggal Ika
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo alias Bamsoet. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Dalam kesempatan itu, Bamsoet meminta kepala desa membina masyarakatnya agar terus menjaga Bhineka Tunggal Ika. Dengan bersatu, masyarakat tak mudah dipecah belah.
"Saya ingin para perangkat desa, para kepala desa dan badan kemusyawaratan desa terus membina masyarakat di daerahnya, dalam rangka kesadaran berbangsa dan bernegara," kata dia.
Baca Juga: DKPP Periksa Ketua KPU Soal Pernyataan Sistem Pemilu
2. Penting kesadaran terhadap sila-sila Pancasila
IDN Times/Teatrika Handiko PutriPolitikus Partai Golkar itu mengimbau masyarakat agar sadar dengan makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
"Sadar akan pentingnya kita melaksanakan sila-sila Pansaila kita, sadar pentingnya kebhinekaan kita, sadar pentingnya kita menjaga NKRI, dan sadar hak-hak kita sebagai warga negara yang tercantum dalam UUD 1945," kata Bamsoet.
Baca Juga: Inisiasi Ekonomi Pancasila, BPIP Mendorong Langkah Ini
3. Bambang singgung PBNU
IDN Times/Teatrika Handiko PutriLebih lanjut, Bamsoet menyinggung soal singkatan PBNU. Namun, PBNU yang dimaksud dia bukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
"Jadi empat pilar itu terdiri dari empat, yang pertama adalah Pancasila, apalagi PBNU. P-nya adalah pansila, B-nya ada Bhineka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar Negara RI," imbuhnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
