Demokrat Beri 2 Opsi ke Kubu Moeldoko: Mundur atau Hilang Kehormatan!
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat mewanti-wanti kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk berhenti mengambil alih partai berlogo mercy itu. Demokrat memberikan dua opsi kepada kubu Moeldoko.
"Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021).
Baca Juga: Partai Demokrat: Moeldoko dan Yusril Melakukan Pembodohan Publik!
1. Demokrat buka pintu maaf
Herzaky mengatakan, Demokrat membuka pintu maaf. Menurutnya, masih ada ruang perbaikan bagi sapapun di dunia ini yang berbuat salah.
"Bukankah saat ini tim KSP Moeldoko pun sudah cerai berai. Max Sopacua mundur teratur, Cornel Simbolon mundur, Nazarudin pun sebagai salah satu investor keluar dari koalisi," ucapnya.
Baca Juga: Demokrat Sebut Moeldoko Bolak-balik ke SBY Minta Jabatan di Partai
2. Bila tak mundur dari ambisi ambil alih Partai Demokrat, begini ancamannya
Herzaky menegaskan, bila Moeldoko tak mundur dari ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Maka, siap-siap untuk kehilangan kehormatannya.
"Pilihan kedua, KSP Moeldoko melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan, bukan saja uangnya, tetapi juga nama baik dan kehormatannya. Bukan saja kehormatan pribadi, tetapi juga kehormatan keluarganya," katanya.
Baca Juga: Kubu Moeldoko: Cara Demokrat Serang Pribadi Yusril Hanya Buat Malu SBY
3. Demokrat tegaskan pemilihan AHY jadi ketua umum sesuai dengan kongres V
Dalam kesempatan itu, Herzaky menegaskan, dipilihnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah sesuai dengan AD/ART dan Kongres V pada 15 Maret 2020. Hal itu Herzaky sampaikan untuk menjawab tudingan kubu Moeldoko yang menganggap tahapan kongres V Demokrat 2020 tidak dilalui secara tepat.
" faktanya semua persyaratan Kongres V 2020 terpenuhi, berlangsung demokratis dan semua tahapan dilaksanakan, baik saat aklamasi memilih Ketum AHY maupun saat penetapan AD ART. Surat pernyataan yang sudah masuk ini sekitar 90%. Sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kebenarannya," ujarnya.