Duel Sengit SBY Vs Hasto soal Pemilu 2024, Hingga Jokowi Jadi Target

2. Hasto serang SBY dan singgung soal kasus Century

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dia menegaskan, apabila ingin menemukan kecurangan pada Pemilu 2009, maka hanya perlu membongkar kasus Century. Khususnya terkait aliran dana yang diduga dipakai untuk kemenangan SBY.

"Ingat bagaimana pembobolan Century, kalau ingin membongkar kecurangan pemilu, ungkap saja kasus Century, khususnya aliran dana talangan untuk kemenangan SBY," ujar Hasto.

Selain itu, kata Hasto, pada Pemilu 2009 juga ada dugaan kecurangan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat hingga NTB.

Hasto mengatakan, program bantuan pemerintahan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin) zaman SBY juga dimanfaatkan untuk mendongkrak elektoral. Salah satu buktinya, suara Demokrat bisa naik mencapai 300 persen pada pemilu kedua.

"Belanja iklan Demokrat itu juga sangat banyak, di daerah saya di dapil bahkan dulu kita hitung. Menurut AC Nielsen iklan Demokrat mencapai Rp15,5 miliar per bulan," kata dia.

Menurut Hasto, strategi kemenangan Demokrat saat itu adalah dengan memadukan cara pemenangan politik model Amerika, Thailand, dan Afrika yang dirasionalisasikan melalui berbagai politik citra dan bandwagon effect.

"Dalil tim SBY saat itu kan, kemenangan dapat diperoleh sejauh seluruh persyaratan terpenuhi, termasuk penggunaan instrumen negara untuk menang. Ini yang harus dilihat pada tahun 2009, saat itu kami bersama Gerindra yang juga datang ke KPU mempersoalkan hal-hal tersebut," kata Hasto.

Hasto lalu memaparkan beberapa faktor yang terjadi di lapangan pada saat itu. Menurut dia, Demokrat meniru strategi Thaksin di Thailand, dengan menggelontorkan 2 miliar dolar Amerika dana untuk kepentingan elektoral dari Juli 2008 hingga Februari 2009.

"Sehingga menurut Marcus Mietzner, elektoral Demokrat dan Pak SBY terjadi skyrocketing. Ini kajian akademis," ujar dia.

Kemudian, dia juga membahas soal sistem pemilu tanpa nomor urut yang disertai bandwagon effect melalui survei dan pencitraan. Ada pula penggunaan instrumen negara.

"Ini kan model Amerika. Penyusupan agen partai ke KPU, oknum aparatur negara, ini model Afrika. Buktinya kan seperti Pak Anas Urbaningrum, Ibu Andi Nurpati yang kemudian direkrut ke Partai Demokrat," kata Hasto.

"Kemudian, manipulasi daftar pemilih, itu luar biasa, ini juga zaman Pak SBY. Di zaman Pak Harto saja, tak pernah melakukan manipulasi DPT. Ini DPT dimanipulasi secara masif. Belanja iklan juga, ini duitnya dari mana?" tambah dia.

3. Demokrat klaim suara Demokrat naik 300 persen di Pemilu 2009 karena prestasi SBY

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021) (IDN Times/Muhammad Ilman Na'fian)

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membantah tudingan Hasto terkait naiknya suara Demokrat di Pemilu 2009 karena curang. Menurutnya, suara naik terjadi karena prestasi dari SBY di masa pemerintahannya periode pertama.

"Bang Hasto, Demokrat tahun 2009 suaranya bisa meningkat tiga kali lipat karena prestasi pemerintahan SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (19/9/2022).

Dia menilai, rakyat bisa merasakan langsung kesejahteraan di masa kepemimpinan SBY. Di mana rakyat miskin dan pengangguran menurun, daya beli tinggi, hingga keuangan negara stabil.

"Rakyat miskin semakin sedikit. Pengangguran semakin sedikit. Gaji PNS termasuk guru dan TNI-Polri hampir tiap tahun meningkat. Daya beli masyarakat tinggi. Pendapatan per kapita meningkat drastis. Dan, keuangan negara stabil. Bahkan utang minim. Pembangunan infrastruktur juga berjalan dengan baik," kata Herzaky.

Selain itu, kata Herzaky, di era SBY, hubungan antarumat beragama dan antarsuku bangsa juga terjalin dengan baik. Bahkan tidak ada polarisasi antar anakbangsa.

"Oposisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi, apalagi dikriminalisasi. Ya makanya wajar saja, suara Demokrat tahun 2009 meningkat drastis," ucap dia.

4. Reaksi PDIP saat Demokrat singguh kasus Harun Masiku

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Hasto kemudian membalas sindiran Demokrat terkait kasus Harun Masiku. Hasto menjelaskan, Demokrat ketika beradu argumen dengan PDI Perjuangan, selalu membalas dugaan kecurangan pemilu dengan kasus Harun Masiku.

"Ya, jawabannya (Demokrat) kan itu itu (Masiku) terus,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Hasto kembali menyinggung pernyataan SBY  yang menduga akan ada kecurangan di Pemilu 2024. Menurut Hasto, tuduhan itu jahat.

“Ini kejahatan yang nyata-nyata itu ditujukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Dan juga kepada KPU. Karena Pak Jokowi yang bertanggung jawab di dalam kualitas pemilu dan KPU sebagai pelaksana dari pemilu. Maka atas tuduhan itu kami melakukan klarifikasi,” ucap dia.

“Klarifikasi yang kami lakukan yang pertama itu adalah bahwa kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 secara masif. Mana ada di era multipartai yang sangat kompleks, ada satu partai (Demorkat) yang naik 300 persen. Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Marcus Mietzner. Jadi jawabannya (Demokrat seharusnya) adalah bagaimana mengkonter fakta-fakta itu. Bukan dengan Harun Masiku,” sambungnya.

5. Hasto sebut reaksi PDIP menyerang Demokrat karena SBY telah menuduh Jokowi hendak melakukan kecurangan pemilu 2024

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Hasto kemudian menjelaskan, alasannya menyerang Demokrat dengan membeberkan sejumlah kasus yang pernah menjerat anggotanya, karena SBY menjadikan Presiden Jokowi sebagai sasaran. Hasto kemudian menirukan pernyataan SBY yang menyebut kecurangan pemilu itu merupakan kejahatan.

"Karena Pak Presiden Jokowi lah yang menjadi sasaran dari Pak SBY. Sehingga, ketika Pak SBY menyampaikan 'saya melihat, saya mendengar dan kemudian bertanya dalam forum terpenting, itu wakil bukan? Mencederai rakyat bukan? Jahat bukan? Itu kan suatu pernyataan yang harus kami respons," ujar Hasto.

"Sehingga, kami memberikan berbagai bukti-bukti yang seharusnya itu juga dijawab dengan fakta-fakta," katanya lagi.

6. Tak ada untung-rugi kisruh SBY dan PDIP

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin (IDN Times/Rochmanudin)

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, kisruh antara SBY dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sudah belangsung sejak 2004. Kala itu, Megawati kalah dari SBY.

SBY kala itu merupakan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di bawah Presiden Megawati.

"Nah, sampai saat ini konflik itu tidak pernah surut, tidak pernah reda, terus persaingan itu terjadi. Kalau dulu, partai penguasanya Demokrat, partai oposisinya PDIP, sekarang kan terbalik, partai penguasanya atau partai pemenang pemilunya PDIP, yang oposisinya Demokrat," kata Ujang.

Ujang menerangkan, tidak ada yang diuntungkan dalam ribut-ribut tersebut. Namun, keributan itu "tetap dijaga".

"Jadi, soal apakah ribut-ribut tersebut menguntungkan kedua belah pihak, sebenarnya tidak, mana ada ribut-ribut menguntungkan, justru kontraproduktif, tapi dalam politik itu biasanya dikelola, dijaga. Ya, kenapa, ya ada isu yang dipertentangkan, ada isu yang dimainkan," uca dia.

"Sehingga, tetap menjaga pemberitaan kedua belah pihak. Tetapi, di mana-mana ribut itu tidak bagus, apalagi yang saling dibuka, yang saling ditanggapi itu hal-hal yang negatif. Tapi, itulah kalau partai-partai berhadapan, partai koalisi pemerintah dengan partai oposisi, pasti akan ribut terus," imbuhnya.