Jokowi Akui Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Belum Sempurna
Presiden Jokowi beri sambutan di acara Pembukaan Inovasi Indonesia Expo 2020 pada Selasa (10/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menghadiri acara Konsolidasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12/2022). Dalam acara tersebut, Jokowi mengakui pembangunan infrastruktur di Indonesia belum sempurna.
Mulanya, Jokowi menyinggung beban kerja KPU yang tidak mudah. Sebab, KPU harus melakukan distribusi logistik dan verifikasi ke sejumlah wilayah yang aksesnya sulit dijangkau.
"Mengelola ini tidak gampang dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini sangat luas dengan kondisi geografis yang sangat beragam, berbeda sangat berbeda dengan negara lain bayangkan kita harus pergi ke 17.000 pulau," ujar Jokowi,
Baca Juga: Jokowi: Infrastruktur Suplai Air di IKN Selesai Januari 2023
1. Jokowi: Sulit menjangkau wilayah terpencil di Indonesia
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas evaluasi mudik Lebaran 2022 (dok. Sekretariat Presiden) Dalam kesempatan itu, Jokowi mengakui sulit menjangkau wilayah terpencil di Indonesia. Hal itu juga yang menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur.
"Ada yang bawa sepeda motor terpeleset (saat mengunjungi warga untuk verifikasi), karena infrastruktur kita memang belum sempurna, ada jalan yang sudah mulus, tapi ada yang masih becek," ucap dia.
Baca Juga: Jokowi Pamer Pembangunan Infrastruktur di Hadapan 150 Ribu Relawan
2. Jokowi minta KPU perkuat pendidikan politik masyarakat dan peserta pemilu
Editor’s picks
Presiden Jokowi hadir di acara Konsolidasi Nasional KPU di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12/2022). (IDN Times/Ilman Nafi'an) Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta KPU untuk memperkuat pendidikan politik di masyarakat dan peserta pemilu.
"Saya ingin kita semua, KPU memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan dan masyarakat," kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi meminta KPU harus bisa mengajak masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum di masa pemilu 2024. Hal itu dilakukan untuk menciptakan pemilu yang damai.
"Menolak tindakan tak terpuji yang mencederai demokrasi, menyebar fitnah, ujaran kebencian, politik uang dan lain-lain," kata dia.
3. Jangan sampai ada politik adu domba
Presiden Jokowi serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023. (youtube.com/Sekretariat Presiden) Jokowi juga meminta kampanye harus sehat. Jangan sampai terjadi politik adu domba.
"Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, optimalkan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba," kata dia.
Baca Juga: Ada yang Adu Domba, Hubungan Jokowi-Megawati Disebut bak Ibu Anak
Berita Terkini Lainnya
