Jokowi ke Komisi Yudisial, Hakim Ad Hoc Perkara Korupsi Masih Kurang
Pidato Presiden Jokowi di Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 secara virtual (youtube.com/Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menghadiri acara Laporan Tahunan Komisi Yudisial (KY) Tahun 2021 secara virtual. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan masih kurangnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor).
"Saat ini diperlukan langkah-langkah yang progresif untuk mengatasi kurangnya hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung, juga hakim-hakim tata usaha negara untuk perkara pajak yang sangat krusial perannya, untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara lewat sektor perpajakan," ujar Jokowi dalam siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (9/3/2022).
1. Jokowi minta rekrutmen hakim dilakukan secara transparan
Pidato Presiden Jokowi di Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 secara virtual (youtube.com/Sekretariat Presiden)Jokowi meminta kepada untuk senantiasa bisa menjaga independensi hakim. Oleh karenanya, dalam merekrut hakim harus dengan transparan dan objektif.
"Komisi Yudisial juga harus memastikan agar calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas dan kompeten, memiliki semangat dan komitmen tinggi dalam memerangi korupsi," kata dia.
Dalam kesempatan itu, eks Wali Kota Solo itu juga turut mengapresiasi adanya tim penghubung antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Tim tersebut bertugas menjembatani komunikasi apabila terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MA.
"Kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara, agar kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia-mafia lain yang selama ini merusak kepercayaan para hakim dan institusi peradilan dan melukai rasa keadilan masyarakat," bebernya.
Baca Juga: Mahkamah Agung Gambia Tolak Batalkan Hasil Pemilu Presiden
2. Integritas hakim penting untuk keadilan bagi masyarakat Indonesia
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ADia mengingatkan kepada KY untuk memberantas mafia peradilan. Hal itu dilakukan agar kepercayaan masyarakat kepada para hakim dan peradilan semakin tinggi. Bila peradilan tak baik, bisa melukai rasa keadilan rakyat.
"Keberhasilan Komisi Yudisial untuk meningkatkan integritas hakim dan menjaga kehormatan institusi peradilan sangat penting, untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar pria asal Solo itu
3. Jokowi apresiasi transparansi KY
Gedung Komisi Yudisial (setkab.go.id)Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengapresiasi transparansi yang dilakukan KY dengan membuat laporan tahunan. Menurutnya, hal itu penting agar masyarakat percaya dengan apa yang sudah dilakukan KY.
"Transparansi, partisipasi dan adaptasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin berat," ujar Jokowi lagi.
Baca Juga: DPR Terima 11 Nama Calon Hakim Agung dari Komisi Yudisial, Siapa Saja?
Berita Terkini Lainnya
