Jusuf Kalla Tegaskan PMI Netral Pada Pemilu 2024
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (dok. PMI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan, organisasi yang dipimpinnya netral pada Pemilu 2024.
"Posisi termasuk netralitas, atau tidak memihak itu juga berlaku di Pemilu 2024 nanti. Posisi PMI akan netral kepada siapa pun yang maju. Tapi akan berpihak jika ada masalah," ujar JK dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/10/2021).
Baca Juga: Luhut: PMI Manufaktur RI Tertinggi di ASEAN dan Lampaui China
1. Netralitas PMI harus selalu terjaga
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (dok. PMI)JK mengatakan, netralitas PMI dalam pemilu harus selalu terjaga. Menurutnya, PMI akan hadir dalam kegiatan pemilu bila terjadi masalah kesehatan.
PMI, kata dia, selalu berada di tengah. Tak pernah diskriminatif terhadap pihak lain dalam hal kemanusiaan.
"PMI akan selalu siap membantu setiap terjadi bencana, jika terjadi kesulitan kemanusiaan," ucapnya.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Menurun, Kemnaker Siapkan Penyaluran PMI ke Taiwan
2. Pejabat PMI diminta untuk menjaga marwah
Lebih lanjut, JK meminta kepada jajaran PMI untuk senantiasa menjaga marwah organisasi. Dia pun berpesan kepada jajarannya untuk tak segan menegur anggotanya di lapangan, apabila ada yang melanggar visi, misi dan tugas.
Selain masalah pemilu, PMI juga berkomitmen untuk hadir dalam setiap bencana alam yang terjadi di Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah rawan bencana.
3. PMI dorong percepatan vaksinasi
PMI Kabupaten Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan Masbanjar)Selain itu, kata JK, PMI juga terus mendorong vaksinasi COVID-19. Menurutnya, PMI juga turut menyukseskan vaksinasi di sejumlah daerah.
"Minggu ini PMI akan kembali memulai vaksinasi dengan target 2 juta penduduk di Indonesia. Kita mulai di Yogya dan saya sudah buka minggu lalu," katanya.
JK mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa disiplin protokol kesehatan. Sehingga, gelombang tiga COVID-19 yang dikhawatirkan tidak terjadi.
"Kita tidak mau seperti banyak negara lainnya seperti China, Vietnam, Malaysia, Singapura yang akhir-akhir ini memperlihatkan pertambahan kasus positif COVID-19," katanya.
Berita Terkini Lainnya
