[KALEIDOSKOP 2021] Sulitnya Hidup Minoritas: Ahmadiyah hingga LGBT

2. Penganut kepercayaan Sunda Wiwitan masih menanti payung hukum

Bakal Makam Leluhur Sunda Wiwitan (ANTARA/Khaerul Izan)

Sementara, untuk penganut kepercayaan seperti Sunda Wiwitan kini sudah diakui negara. Salah satu pengakuan negara dengan adanya muncul kolom penganut kepercayaan di KTP. Kendati, mereka masih berharap ada payung hukum yang lebih menjamin hak-hak mereka.

Dewi Kanti Setyaningsih, penganut Sunda Wiwitan merasa bangsa Indonesia masih berproses mematangkan diri untuk memenuhi hak konstitusi semua warganya.

"Termasuk di dalamnya masyarakat adat yang sebetulnya menjadi elemen penting bagi bangsa ini," kata Dewi Kanti dalam webinar IDN Times #MenjagaIndonesia, Selas, 18 Agustus 2020.

Dewi mengatakan, masyarakat adat Sunda Wiwitan sedang berharap dan ingin mendorong terus, agar payung hukum yang menaungi masyarakat adat itu atau undang-undang perlindungan masyarakat adat, segera diproses dan disahkan dari statusnya yang belum selesai bertahun-tahun.

"Karena selama ini juga tidak ada harmonisasi perundang-undangan terkait juga pemenuhan bagi masyarakat-masyarakat adat," kata dia.

Dewi berpendapat, tidak akan ada Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, ketika masyarakat adatnya tidak menjadi ruh dan 'paku bumi' di dalamnya.

"Tetapi sampai sejauh ini kita juga masih melihat bahwa kebijakan-kebijakan negara ini memang belum secara optimal untuk hadir memenuhi seluruh hak konstitusi seluruh masyarakat adat," kata dia.

3. Kelompok transpuan mendapat hak kependudukan

Ilustrasi LGBT (IDN Times/Arief Rahmat)

Meskipun belum ada aturan negara yang melegalkan praktik LGBT di Indonesia, negara mulai menghargai hak mereka hidup di Tanah Air. Salah satunya dengan memberikan hak administrasi kependudukan.

Kelompok transpuan yang ingin mengubah identitas seperti jenis kelamin, dan nama, kini mereka bisa mengajukan ke pengadilan. Namun, prosesnya menurut mereka masih cukup sulit.

"Sebelum saya punya KTP, akses saya sangat sulit, apalagi di saat ingin bepergian. Terutama untuk akses kesehatan di masa pandemik," kata seorang transpuan, Dewi, saat berbincang dengan IDN Times, Sabtu, 11 September 2021.

Dewi yang tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan itu menceritakan, sebelum memiliki KTP, ia hanya menggunakan kartu keluarga (KK) untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan pemerintah.

Namun, kata Dewi, KK bukan jaminan pengurusan layanan publik bisa tuntas dalam waktu singkat dibandingkan dengan KTP. Sebab, sebagian orang masih mempersoalkan ekspresi gender dari pemilik KTP.

"Perbedaan sebelum punya KTP mungkin lebih was-was ketika ingin melakukan sesuatu. Tapi setelah memiliki KTP semua hal yang berhubungan dengan identitas saya lebih mudah khususnya terkait akses kesehatan," ucap dia.

Sederet pengalaman itulah yang membuat Dewi berkeinginan membuat identitas diri. Dewi telah mengurus KTP pada Oktober 2020. Dia pun bersyukur sudah memiliki kartu identitas yang menjadi syarat agar bisa mengakses berbagai pelayanan publik.

"Kurang lebih 4 bulan saya sudah buat KTP. Alhamdulillah untuk kesulitan sendiri tidak ada," kata dia.

Bagi Dewi yang berprofesi sebagai penata rias, KTP sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. Kartu itu ia gunakan hanya untuk mengurus hal lain yang menjadi haknya sebagai warga negara. Antara lain, bantuan sosial, hingga asuransi kesehatan.

"Saya sendiri kerja disalon untuk penggunaan KTP sendiri tidak diprioritaskan. Lebih ke akses kesehatan dan untuk bantun sosial," ucap dia.

Dewi menambahkan, meski telah memiliki kartu identitas, bukan berarti dia bebas melakukan berbagai hal seperti orang lain. Kadang kala, kata dia, masih ada saja hambatan yang dihadapinya. "Kesulitannya mungkin terkait ekonomi sih dan psikologis," ujar dia.