Kemenag Kurangi Rp2,4 Juta Biaya Haji 2023 dari Usulan Awal
Suasana Jamaah Haji di depan Ka'bah, Masjidil Haram, Makkah (IDN Times/Umi Kalsum)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI mengusulkan pengurangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1444 H/2023 M menjadi Rp96.477.955,59.
Angka tersebut berkurang Rp2.415.953,12 dari usulan awal sebesar Rp98.893.908,71.
"Dan kami sampaikan bahwa dari keseluruhan kajian kami sementara ini, untuk direct dan indirect cost bahwa usulan per jemaah yang sebelumnya masih Rp98,8 juta, kemudian menjadi Rp96,4 juta. Yaitu berkurang Rp2.415.953,12," ujar Hilman di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Angka Rp96,4 juta itu merupakan usulan biaya haji keseluruhan. Sementara, Hilman tak menjelaskan berapa besar usulan biaya yang harus dibayarkan jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).
Untuk diketahui, Bipih merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah. Sementara BPIH, biaya keseluruhan penyelenggaraan haji pada tahun tersebut.
Baca Juga: Usulan Biaya Haji 2023 Tinggi, Pimpinan MPR dan DPR Cek ke Arab Saudi
1. Komisi VIII DPR RI minta biaya haji 2023 dipangkas
Gedung DPR RI (IDN Times/Kevin Handoko)Dalam rapat tersebut, Ketua Panja Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, juga meminta biaya haji 2023 bisa dipangkas. Menurutnya, ada sejumlah celah biaya yang bisa dikurangi.
"Pertama akomodasi, berdasarkan kunjungan BPIHP panja Komisi VIII yang dilakukan di berbagai tempat, yaitu hotel yang bakal menjadi penginapan atau beberapa hotel yang ditempati jemaah haji, kami menemukan bahwa harga satuan yang diajukan oleh pemerintah di dalam usulan di panja ini masih memungkinkan untuk dilakukan negosisasi dan menurunkan harga," ucap Marwan.
Marwan mengatakan, Panja Komisi VIII DPR RI juga meminta Kemenag untuk tidak menyewa hotel di kawasan Misfalah. Menurutnya, hotel di kawasan tersebut mahal dan ukurannya kecil.
Editor’s picks
"Harga hotel (di Misfalah) jauh lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain, maka karena itu, terdapat subsidi silang terhadap jemaah yang jauh dan yang ada di Misfalah. Maka karena itu, bahwa para anggota menyarankan mengambil kawasan Misfalah itu tidak tepat untuk jemaah haji Indonesia," kata dia.
Baca Juga: Tak Setuju Biaya Haji 2023, PKS Minta BPKH Susun Roadmap
2. Konsumsi masih bisa dikurangi
Ilustrasi. Jemaah haji di Jembatan Jamarat, Mina, Arab Saudi (IDN Times/Umi Kalsum)Kemudian, dari biaya konsumsi juga masih bisa dikurangi. Menurutnya, harga yang ditawarkan oleh vendor masih bersifat satuan.
"Kunjungan ke berbagai tempat bersama Kementerian Agama dan masing-masing anggota ke tempat-tempat vendor yang menyediakan konsumsi untuk jemaah, masih di dalam besaran yang bisa dinegosiasiikan harganya. Satu, alasannya bahwa harga satuan dengan harga ribuan tentu akan ada harga pembeda," kata dia.
3. Biaya transportasi juga bisa dikurangi
Suasana Masjid Nabawi, Madinah yang dipenuhi oleh Jamaah di tengah musim haji (IDN Times/Umi Kalsum)Selain itu, untuk biaya transportasi juga bisa dikurangi. Marwan menyebut ketika Panja Komisi VIII DPR RI berkunjung ke Arab Saudi, ada hotel bisa menyediakan bus yang bisa mengantar jemput jemaah.
"Kami meminta pemerintah untuk membuat klasifikasi, tidak semua hotel dibutuhkan penyediaan transportasi, kalau bisa pemerintah mencari hotel-hotel yang sekaligus menyiapkan antar jemput jemaah, maka tidak diperlukan anggaran penyediaan bus yang kita sebut bus salawat, mungkin saja bus salawat diperlukan, tapi tidak semua untuk hotel-hotel yang ditempati oleh jemaah," kata dia.
Selain itu, durasi tinggal jemaah yang semula 40 hari, bisa dipangkas jadi 30 hari saja. Hal itu tentu bisa menghemat anggaran.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
