Komisi III DPR Rapat Tertutup Bahas Konflik Wadas dan Parigi Moutong
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah/Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto. (IDN Times/Sachril Agustin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi III DPR RI hari ini menggelar rapat tertutup untuk membahas soal konflik antara aparat dan warga Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menjelaskan, rapat tersebut membahas antara lain soal kunjungan Komisi III ke Wadas beberapa waktu lalu.
"(Membahas) hasil laporan kunjungan spesifik Wadas," ujar Bambang di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).
Baca Juga: Warga Wadas ke Ganjar, 'Kami Takut Pak, Kasihan Anak Saya Masih Kecil'
1. Rapat juga akan membahas soal kekerasan di Parigi Moutong
Anggota DPR Fraksi NasDem Taufik Basari. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)Secara terpisah, anggota Komisi III DPR, Taufik Basari mengatakan, rapat juga akan membahas isu kekerasan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sebab, ada seorang warga tewas tertembak saat berunjuk rasa menolak tambang emas Trio Kencana.
"Rencananya sekalian kita akan juga membahas soal Sulteng," ucap Taufik.
Baca Juga: Komnas HAM Temui Polda Jateng, Bahas Temuan Insiden di Wadas
2. Komnas HAM temui Polda Jateng, bahas temuan insiden di Wadas
IDN Times/Margith Juita DamanikEditor’s picks
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui pihak Polda Jawa Tengah, untuk mendalami peristiwa di Desa Wadas, Purworejo yang terjadi pada Selasa (8/2/2022) lalu.
Dalam pertemuan yang dihadiri Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Wakapolda Jateng Brigjen Pol Abioso Seno Aji serta jajarannya, Komnas HAM menyampaikan temuan awal berdasarkan pemantauan di Wadas.
"Selain menyampaikan temuan awal, Komnas HAM RI juga meminta kepada Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya untuk memberikan sanksi kepada aparat yang terbukti melakukan kekerasan," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Senin (14/2/2022).
3. Komnas HAM minta polisi tak mudah beri stempel hoaks pada info soal Wadas
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/ Komisioner Pendidikan & Penyuluhan Beka Ulung Hapsara (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Beka juga meminta agar polisi tidak mudah memberikan stempel hoaks kepada akun-akun sosial media yang memberikan reportase lapangan langsung.
Selain itu, Komnas HAM meminta agar Polda Jateng mengembalikan barang-barang dan peralatan milik warga yang masih disita polisi.
Berkaitan dengan pengembalian barang, Beka mengatakan, Kapolda Jateng langsung memerintahkan jajarannya untuk mengembalikan barang milik warga pada hari ini.
Selain itu, juga memerintahkan Kabid Propam untuk memeriksa dan menegakkan sanksi pada personel yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga.
"Komnas HAM RI dan Polda Jawa Tengah bersepakat untuk koordinasi lebih intensif untuk pencegahan peristiwa yang sama berulang kembali, dan menciptakan suasana yang kondusif di Desa Wadas," ujar Beka.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
