KPK Bakal Pelototi Pembangunan IKN Nusantara Agar Tak Ada Korupsi
Ketua KPK, Firli Bahuri mengumumkan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menjadi tersangka korupsi dan penerimaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada tahun 2017--2018. (YouTube.com/KPK RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawasi proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, pengawasan itu dilakukan agar tak ada korupsi di dalamnya.
"Kami pun melakukan kegiatan terkait dengan persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dalam rangka program pembangunan ibu kota negara di kalimantan," ujar Firly saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang disiarkan secara streaming, Rabu (25/1/2022).
Baca Juga: Airlangga: Dana PEN Tidak untuk IKN, Anggaran dari PUPR
1. Pengawasan itu masuk dalam program KPK
Ketua KPK, Firli Bahuri (youtube.com/DPR RI)Filry menjelaskan, pengawasan itu masuk dalam program KPK. Sehingga KPK turut serta dalam menyongsong program pemerintah terkait pembangunan IKN.
"KPK pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara," ucapnya.
Baca Juga: Din Syamsuddin Bakal Gugat UU IKN, Pansus DPR Siap Berargumen di MK
2. Airlangga sebut pembangunan IKN tidak menggunakan dana PEN tapi dari PUPR
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara tidak menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dia menyebut, pembangunan IKN akan menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR.
“Terkait dengan IKN ini anggarannya adalah di PUPR. Diperkirakan untuk fase pertama itu dibutuhkan dana sebesar Rp45 triliun, namun dana ini dana secara bertahap. Tergantung pada kebutuhan dan progres, jadi dana itu yang ada di PUPR dan dana PEN tidak ada untuk IKN,” kata Airlangga dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/1/2022).
3. Dana PEN untuk kesehatan, perlindungan masyarakat, hingga penguatan ekonomi
Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)Berikutnya, Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menjelaskan bahwa dana PEN yang telah diputuskan adalah Rp451,64 triliun. Dana itu, kata Airlangga, digunakan untuk kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan ekonomi.
“Bidang kesehatan Rp125,97 triliun, perlindungan masyarakat Rp150,8 triliun dan penguatan ekonomi sebesar Rp174,87 triliun. Dari 3 bidang tersebut, tentunya ekonomi yang terkait dengan infrastruktur, ketahanan pangan, ICT, UMKM, investasi pemerintah, dan perpajakan,” ujar Airlangga.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
