Mardiono Bantah Ada Peran Istana di Balik Cepatnya SK Plt Ketum PPP
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono di rumah dinasnya pada 9 September 2022. (Dokumentasi humas PPP)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) telah mengesahkan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru, dengan Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. SK Kemenkumham terbilang cepat di tengah konflik internal PPP.
Hal tersebut kemudian memunculkan isu adanya campur tangan Istana, terkait dengan cepatnya SK Plt Ketua Umum PPP terbit dari Kemenkumham. Namun, Mardiono membantah isu miring tersebut.
"Oh gak ada, gak ada, karena saya tidak pernah melapor dengan Bapak Presiden. Saya juga tidak pernah menelepon Pak Menteri (Menkumham) atau Pak Dirjen, saya tidak ada, tidak ada," bantah Mardiono kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga: Mardiono Ogah Mundur dari Kursi Wantimpres Tanpa Arahan dari Jokowi
1. Mardiono sebut pendaftaran kepengurusan baru PPP sesuai aturan
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono ketika menunjukkan surat penetapan sebagai pucuk pimpinan PPP pada 9 September 2022. (Dokumentasi humas PPP)Mardiono menegaskan, pendaftaran kepengurusan PPP yang baru sesuai dengan prosedur. Menurutnya, prosesnya sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Jadi, ini ya natural aja. Saya menyampaikan juga dikawal sama awak media ya, ikut meliput saya di sana, setelah saya sampaikan sudah kita pulang," ucap dia.
Baca Juga: Bantah Tak Ada Perpecahan di PPP, Mardiono Bertemu Suharso
2. SK kepengurusan baru sudah diserahkan ke KPU
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Ashari di kantor KPU, Senin, 12 September 2022. (IDN Times/Santi Dewi)Sebelumnya, Mardiono didampingi sejumlah petinggi parpol mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (12/9/2022). Mardiono datang menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menkumham yang dirilis pada 9 September 2022, terkait pergantian pucuk pimpinan PPP.
Bila sebelumnya kursi ketua umum PPP diisi Suharso Monoarfa, maka melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 4 September 2022, Suharso dilengserkan dan diganti Mardiono sebagai Plt.
Baca Juga: Mardiono Tawari Suharso Gabung Majelis Pertimbangan PPP
3. Kubu Mardiono gerak cepat
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Muhammad Mardiono (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Kubu Mardiono bergerak cepat dan langsung mendaftarkan hasil mukernas itu ke Kemenkumham. Kurang dari satu minggu, hasil mukernas itu disahkan Menkumham Yasonna Laoly.
"Alhamdulilah, dari DPP PPP sudah menyampaikan susunan perubahan struktur organisasi partai. Dari kesemuanya itu, tidak ada perubahan. Yang berubah hanya satu, yakni ketua umum yang semula dijabat oleh Bapak Suharso Monoarfa, dan saat ini diamanahkan ke saya," ujar Mardiono kepada media di kantor KPU, Jakarta Pusat.
Mardiono pun mengakui partai yang kini ia pimpin justru mengalami konflik saat proses pendaftaran menjadi peserta Pemilu 2024. Maka, setelah menyerahkan SK dari Kemenkumham, PPP akan mengikuti tahapan seperti partai lain, yaitu merampungkan verifikasi administrasi.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
