Massa Buruh Diterima Perwakilan Istana, Tuntut Adanya Jaminan Sosial
Ilustrasi buruh atau pekerja saat demonstrasi. (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Massa buruh hari ini berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam unjuk rasa itu, perwakilan massa diterima oleh Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan.
Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Buruh (SPN), Djoko Heryono, mengatakan dalam pertemuan itu buruh menyampaikan tuntutan adanya kejelasan jaminan kesehatan hingga jaminan sosial.
"Jadi yang kita sampaikan adalah tuntutan kita yang sudah berjalan dua tahun, yaitu jaminan sosial semesta sepanjang ayat itu kita sampaikan, bahwa jaminan kesehatan itu harus komprehensif terhadap semesta seluruh rakyat Indonesia dari yang baik (baru lahir) maupun sampai yang lanjut usia," ujar Djoko, Kamis (12/5/2022).
Baca Juga: [BREAKING] Isi Tuntutan Buruh ke Jokowi di Demo 21 April Depan DPR
1. Tuntut adanya kompensasi dalam jaminan kecelakaan kerja hingga kematian
Aksi serikat buruh di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (10/11/2020) (Dok. KSPI)Selain itu, kata dia, terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, buruh juga menuntut adanya kompensasi terkait hal tersebut. Sebab, ketika adanya kecelakaan kerja hingga kematian, buruh tak akan lagi dapat penghasilan untuk membiayai keluarga.
"Maka sistem jaminan sosial ini harus bisa menjawab, harus bisa memberikan kompensasi dari orang yang kehilangan atau tidak bisa bekerja, kemudian penghasilannya dia ini tetap terjaga," ucapnya.
Menurutnya, jaminan kematian juga harus merata diberikan kepada seluruh pekerja. Dia menegaskan, jaminan kematian jangan hanya diberikan kepada para pekerja formal saja.
Editor’s picks
Baca Juga: Sudah Ada Partai Buruh, Apakah Buruh Tetap Turun ke Jalan untuk Demo?
2. Jaminan hari tua perlu adanya kesepahaman lebih
IDN Times/ShemiDjoko mengatakan, untuk jaminan hari tua perlu adanya kesepahaman lebih antara pemerintah dan masyarakat. Khususnya terkait dengan skemanya.
"Supaya ini harus ditinjau dengan statusnya, apakah ini skema asuransi atau tabungan kami. Kan kalau tabungan ya pengambilannya enggak usah diatur," ucapnya.
3. Jaminan kehilangan pekerjaan niatnya bagus, tapi...
Massa aksi buruh dari SPN Kabupaten Cirebon berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon. (IDN Times/Wildan Ibnu)Lebih lanjut, Djoko menyoroti soal program jaminan kehilangan pekerja. Menurutnya, program tersebut bagus namun hanya menyasar kelompok yang di-PHK saja.
"Niatnya bagus tapi hasilnya tidak baik, masalahnya karena yang bisa mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan ini hanya pekerja yang di PHK dan kemudian mendapatkan putusan pengadilan atau sepakat," katanya.
"Kemudian daftarkan ke pengadilan mengundurkan diri enggak dapat kemudian habis kontraknya enggak dapat, masuk usia pensiun enggak dapat, padahal pensiun enggak semua terima uang pensiun, kemudian yang meninggal dunia juga," imbuhnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
