Megawati: Bukan Sombong, Sayalah yang Buat BMKG, BNPB, BNN, KPK

Pembentukan BMKG bermula tugas dari Presiden Gus Dur

Jakarta, IDN Times - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyatakan sebagai orang yang berperan dalam terbentuknya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara rapat koordinasi pembangunan nasional (Rakorbangnas) BMKG secara virtual.

"Mungkin harus saya sampaikan kenapa saya muncul di BMKG ini, supaya dimengerti disebut tokoh, jadi sedikit saja. Ketika saya menjadi wakil presiden, saya ditugasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menangani pada waktu itu adalah bencana konflik dan kebencanaan," ujar Megawati dalam YouTube infoBMKG, Kamis (29/7/2021).

Karena penugasan dari Presiden, Megawati menyatakan siap. Setelah itu, di Kantor Wakil Presiden Megawati mencari tahu lembaga apa yang mengurusi mengenai kebencanaan.

"Saya benar-benar merasa terkejut karena waktu itu tempat yang sekarang disebut BMKG itu berada di sub direktorat jenderal, kalau sekarang Kementerian Perhubungan," ucapnya.

Baca Juga: Jokowi Minta BMKG Prediksi Bencana Lebih Cepat dan Akurat

1. Megawati mengaku sebagai pihak yang membentuk BMKG, BNPB, BNN hingga KPK

Megawati: Bukan Sombong, Sayalah yang Buat BMKG, BNPB, BNN, KPKIlustrasi gedung Merah Putih KPK (www.instagram.com/@official.kpk)

Mengetahui hal itu, Megawati lapor ke Presiden Gus Dur. Dalam laporannya, Megawati mengaku ingin mundur mengurusi masalah kebencanaan di Indonesia karena tak ada lembaga yang kuat. Megawati meminta ada lembaga tersendiri yang khusus menangani kebencanaan.

"Saya sangat ingat Presiden Gus Dur bertanya, 'kenapa demikian bu? Ya artinya yang harus saya hadapi akan menjadi sebuah proses yang lambat," katanya.

Tidak hanya berperan melahirkan BMKG, Megawati juga mengatakan berperan dalam pembentukan sejumlah lembaga, termasuk KPK.

"Yang saya sampaikan dalam rangkuman singkat, justru untuk dapat segera dilaksanakan. sayalah yang membuat BMKG, BNPB, bukan maksud untuk menyombongkan diri, BNN, KPK, masih banyak lagi dan lain sebagainya," kata Mega.

2. Jokowi minta BMKG lebih cepat dan akurat dalam memprediksi bencana

Megawati: Bukan Sombong, Sayalah yang Buat BMKG, BNPB, BNN, KPKANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga menghadiri rapat Rakorbangnas BMKG. Jokowi menghadiri acara secara virtual.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan, kejadian bencana geohidrameteorologi meningkat setiap tahunnya. Menurutnya, Indonesia sempat mengalami multibencana dalam waktu bersamaan.

"Gempa bumi misalnya pada kurun waktu tahun 2008-2016, rata rata lima ribu sampai enam ribu kali dalam satu tahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali. Dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali. Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi dan intensitasnya," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung mengenai El Nino atau La Nina pada 1981-2020 yang cenderung cepat.

"Dua sampai dengan tiga tahunan, dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada BMKG untuk meningkatkan inovasi. Dia meminta agar ada peningkatan teknologi.

"Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat, agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi," ucapnya.

Baca Juga: BMKG: Gempa Tojo Una-Una Tidak Terkait Aktivitas Gunung Api

3. Jokowi minta peringatan BMKG bisa digunakan sebagai rujukan pengambilan keputusan

Megawati: Bukan Sombong, Sayalah yang Buat BMKG, BNPB, BNN, KPKKepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

Selain itu, Jokowi juga meminta peringatan bencana dari BMKG harus menjadi rujukan pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Hal itu sebagai bentuk antisipasi dalam mengambil keputusan.

"Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa, dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan," ucap Jokowi.

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya