Mensesneg: Tak Ada Reshuffle di Januari 2023

Menseneg menegaskan tak ada reshuffle pada Januari 2023

Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Pratikno menegaskan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tak akan melakukan reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju pada Januari 2023.

"Gak ada, gak ada (reshuffle di Januari)," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Pratikno mengaku tak mengetahui apabila Presiden Jokowi melakukan reshuffle pada Februari 2023. Yang jelas, kata dia, tak ada reshuffle di Januari 2023.

"Ya gak tahu kalau itu (reshuffle di Februari)," kata dia.

Baca Juga: NasDem Bakal Tetap Dukung Jokowi Seandainya Menterinya Kena Reshuffle

1. Jokowi ditanya rehuffle menteri: bisa besok

Mensesneg: Tak Ada Reshuffle di Januari 2023Presiden Jokowi saat berbincang santai sambil menyantap bakso dengan tim IDN Times di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (25/11/2022). (IDN Times/Aditya Mustaqim)

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali memberi sinyal soal reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan, perombakan susunan menteri kabinet itu bisa saja dilakukan Jumat (6/2/2023) besok.

"Besok," ujar Jokowi dalam pernyataannya saat kunjungan ke kawasan PT Pertamina Hulu Rokan, yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/1/2022).

Meski demikian, Jokowi mengartikan besok bisa saja pada hari selain Jumat. "Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," gurau dia.

Baca Juga: NasDem Bakal Tetap Dukung Jokowi Seandainya Menterinya Kena Reshuffle

2. PDIP minta Jokowi evaluasi kinerja menteri

Mensesneg: Tak Ada Reshuffle di Januari 2023IDN Times/Margith Juita Damanik

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Meski demikian, Djarot menyarankan untuk mengevaluasi kinerja para menterinya.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan Presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot kepada wartawan dalam rekaman suara yang diterima IDN Times, Senin (26/12/2022).

Djarot kemudian menyoroti kinerja Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, pada periode pertama, Jokowi sudah bisa melakukan swasembada beras. Namun pada akhir 2022, pemerintah malah mencanangkan impor.

"Tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik. Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit petani," ucap dia.

Oleh karena itu, Djarot yang juga anggota Komisi IV DPR RI meminta kepada Bulog dan Kementerian Pertanian membuka stok beras di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah benar impor beras harus dilakukan.

3. PDIP juga sorot Menteri LHK

Mensesneg: Tak Ada Reshuffle di Januari 2023IDN Times/Margith Juita Damanik

Dalam kesempatan itu, Djarot juga menyoroti kinerja Menteri LHK, Siti Nurbaya. Djarot menerangkan, tujuan evaluasi itu agar semua program kerja Jokowi pada akhir masa jabatannya tercapai seluruhnya.

"Mentan di evaluasi, Menhun (Menteri LHK) dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata dia.

Menteri Pertanian dan Menteri LHK di Kabinet Indonesia Maju diketahui berasal dari Partai NasDem.

Topik:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya