Menteri PAN-RB Ungkap Penyebab Serapan APBD 2022 Rendah
MenPAN-RB Azwar Anas (tengah) saat berbincang dengan Forum Pemred (IDN Times/Uni Lubis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB), Azwar Anas, menjelaskan alasan serapan APBD 2022 rendah. Dia mengatakan, hal itu terjadi karena keterlambatan petunjuk teknis (juknis) dana alokasi khusus (DAK).
"Terkait dengan penyerapan anggaran, kan tren anggaran bertambah, tetapi memang juknis DAK datangnya agak di tengah jalan," ujar Azwar saat berbincang dengan Forum Pemred di Jakarta, Senin (5/12/2022).
"Kemarin ketemu bupati-bupati, kenapa penyerapan anggarannya rendah? Karena juknis DAK sebagian turun di tengah, bahkan ada perubahan, sehingga gak mau nyerap," sambungnya.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Beri Sanksi Daerah dengan Serapan APBD Rendah
1. Harap daerah segera terapkan e-katalog
MenPAN-RB Azwar Anas (tengah) saat berbincang dengan Forum Pemred (IDN Times/Uni Lubis)Dalam kesempatan itu, Azwar berharap pemerintah daerah segera menerapkan digitalisasi anggaran. salah satunya dengan menggunakan e-katalog.
"Mudah-mudahan nanti dengan ini, maka diwajibkan apa yang disebut e-katalog, ini menjadi salah satu alternatif jalan cepat, inovasi itu kan jalan terpendek untuk mencapai tujuan, e-katalog ini kalau produk masuk berapapun nilainya gak perlu lelang," kata dia.
Dia berharap, dengan adanya e-katalog, semua pihak dapat melakukan pengawasan dengan baik. Sebab, harga dan jumlah pengadaanya bisa dilihat di e-katalog.
"Sehingga, kalau e-katalog ini jalan di triwulan. sudah ada penyerapan, karena aspal bisa di e-katalog, pembangunan bisa e-katalog dan seterusnya," ucap dia.
Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, Serapan Anggaran Pemprov Sulsel Masih Rendah
2. Pemerintah minta daerah genjot serapan APBD 2022
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendorong pemerintah daerah yang realisasi APBD 2022 masih rendah untuk segera disalurkan. Terlebih, saat ini sudah masuk akhir tahun.
"Kita dorong Desember ini harus digenjot," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Baca Juga: APBD 2023 DKI Jakarta Naik Rp 1,2 Triliun Jadi Rp83,78 Triliun
3. Airlangga bicara sanksi
IDN Times/Teatrika Handiko PutriDia mengatakan, pemerintah bisa saja memberi sanksi kepada pemerintah daerah yang realisasi APBD-nya masih rendah. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci sanksi tersebut.
"Tentu untuk tahun depan (sanksi)," kata dia.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, kendala serapan APBD karena terdampak pandemik COVID-19. Menurutnya, ada sejumlah anggaran yang harus dialihkan untuk penanganan pandemik COVID-19.
"Kemudian kita minta alihkan untuk program lain, termasuk penanganan subsidi transportasi agar biaya angka inflasi tak meningkat. Kemarin kita sudah rapatkan 15 daerah yang inflasinya lebih tinggi dari nasional," kata dia.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
