Nama Soeharto Tak Masuk Keppres SU 1 Maret, HMS Center: Sulit Diterima
instagram.com/museumhmsoeharto
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara, yang merupakan bagian penting bagi sejarah Indonesia, menuai kritikan. Hal itu karena tak ada nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai orang yang berperan dalam Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 melawan Belanda, dalam Keppres tersebut.
Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mengatakan, pemerintah jangan sampai membelokkan sejarah. Menurutnya, Soeharto memiliki andil besar dalam SU 1 Maret.
"Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya," ujar Hardjuno dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).
Baca Juga: Mengulas Munculnya Sukarno dan Hatta di Keppres Serangan Umum 1 Maret
1. Kecam Keppres 2/2022 yang tak mencantumkan nama Soeharto
Dok. Setneg RIHardjuno pun mengecam pemerintah yang membuat keputusan dengan tak mencantumkan nama Soeharto dalam Keppres. Menurutnya, nama Soeharto tak masuk dalam Keppres karena politik.
"Tengok saja saat ini. Semua yang berbau Pak Harto maupun trahnya diobok-obok. Ini saya kira sikap politik yang kerdil," ucapnya.
Lebih lanjut, Hardjuno menerangkan, saat Soeharto berpangkat letnan kolonel (letkol), dia merupakan orang kepercayaan Jenderal Besar Soedirman untuk menyerang Belanda yang menguasai Yogyakarta.
Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 Wehrkreise III juga mendapat dukungan dari Sultan Hamengkubuwono IX.
"Jangan sengaja melupakan atau membelokan sejarah. Jangan bodohi generasi yang akan datang hanya berdasarkan kebencian. Ini nggak baik dan nggak sehat bagi perjalanan bangsa ini kedepannya," kata dia.
Baca Juga: Fadli Zon Sentil Mahfud MD soal Keppres Serangan Umum 1 Maret
2. Nama Soeharto tetap ada di naskah akademik
Editor’s picks
Menkopolhukam RI, Mahfud MD (Twitter.com/mohmahfudmd)Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, melalui akun Twitter-nya menyampaikan, tak benar nama Soeharto dihapus perannya dari peristiwa Serangan Umum 1 Maret.
"Keppres tersebut bukan buku sejarah, tapi penetapan atas 1 titik krusial sejarah. Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949. Nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Keppres yang sumbernya komprehensif," tulis Mahfud dikutip IDN Times, Minggu (6/3/2022).
3. Komentar Fadli Zon hingga ajak debat terbuka
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon (www.instagram.com/@fadlizon)Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, memberi komentar lewat cuitannya terkait Keppres 2/2022. Menurutnya, dalam SU 1 Maret 1949 tak ada peran Presiden Pertama RI Sukarno dan Wakil Presiden Pertama Mohammad Hatta.
"Keliru Pak Mahfud. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Sukarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing. Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Sukarno dan Hatta dalam peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!" kata Fadli Zon.
Pernyataan Fadli Zon itu mengomentari cuitan Mahfud soal Sukarno-Hatta memiliki peran dalam melakukan konsiderans SU 1 Maret 1949.
"Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Sukarno, Hatta, Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Peran Soeharto, Nasution, dan lain-lain ditulis lengkap di Naskah Akademik. Sama dengan naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Sukarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya," ucap Mahfud.
Dalam cuitan lainnya, Fadli Zon mengajak Mahfud MD untuk berdebat dengan sejarawan yang terlibat dalam terbitnya Keppres 2/2022.
"Pak Mahfud, mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!" ujar Fadli Zon.
Mahfud pun merespons santai cuitan itu. Dia mempersilakan Fadli Zon untuk berdebat sendiri dengan sejarawan.
"Silakan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak Fadli Zon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sudah berdiskusi sejak 2018. Saya tak ikut di sana. Saya juga tak sempat jadi panitia debat," jawab Mahfud.
Berita Terkini Lainnya
