Teten: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Jadi Agenda Besar PDIP

Belanja pemerintah 40 persen difokuskan untuk UMKM

Bandung, IDN Times - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, hadir dalam acara rangkaian HUT ke-50 PDI Perjuangan yang digelar di pelataran Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (28/1/2023). Dalam acara itu, Teten mengajak seluruh kader PDIP untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

"Saya senang di sini bersama PDIP di Jawa Barat dan saya ditugaskan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan ini agenda besar dari PDIP, karena itu mari sama-sama memperkuat ekonomi kerakyatan," ujar Teten.

Baca Juga: Politikus PDIP Ungkap Alasan Megawati Belum Umumkan Capres PDIP

1. Perkuat ekonomi kerakyatan juga sejalan dengan keinginan Ketum PDIP

Teten: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Jadi Agenda Besar PDIPMenteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (dok. Youtube KemenkopUKM)

Dalam kesempatan itu, Teten menyebut, memperkuat ekonomi kerakyatan juga sejalan dengan keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, bila ekonomi rakyat kuat, negara berdaulat.

"Ayo perkuat ekonomi rakyat, 97 persen lapangan kerja bisa disediakan usaha mikro dan itu massanya PDIP," ucap dia.

Baca Juga: Janji Teten Masduki, Akan Konsisten Dukung UMKM Perempuan

2. Teten sebut banyak kebijakan pemerintah untuk perkuat koperasi dan UMKM

Teten: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Jadi Agenda Besar PDIPMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (dok. Tangkapan Layar Youtube Perekonomian RI)

Lebih lanjut, Teten menyebut sudah banyak kebijakan pemerintah untuk memperkuat koperasi dan UMKM. Pemberian kredit kepada pelaku UMKM juga sudah ditingkatkan.

"Terutama, di koperasi dan juga UMKM. Saya kira sudah banyak kebijakan pemerintah untuk memperkuat ini ekosistem bagi pembangunan koperasi dan UMKM. Misalnya, 30 persen kredit perbankan untuk UMKM," kata dia.

3. Belanja pemerintah juga kini diharuskan 40 persen untuk UMKM

Teten: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Jadi Agenda Besar PDIPMenteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memastikan, persiapan para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meramaikan ajang internasional MotoGP Mandalika 2022. (dok. Kemenkop UKM)

Teten menegaskan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga kini mengharuskan belanja pemerintah 40 persen. Oleh karena itu, dia menyebut pemerintah fokus membangun ekonomi kerakyatan.

"Belanja pemerintah 40 persen dari APBN termasuk daerah harus membeli produk koperasi dan UMKM. Ketiga, kemudahan usaha. Jadi sekarang tidak boleh lagi UMKM itu informal. Jadi, cukup nomor induk usaha atau bikin PT perorangan atau bikin koperasi dipermudah. Tiga ekosistem yang penting untuk memperkuat ekonomi rakyat," imbuhnya.

Topik:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya