Wapres Ma'ruf Amin Minta Kepala BKKBN Percepat Tangani Stunting
Wapres Ma'ruf Amin menerima audiensi Kepala BKKBN (dok. Setwapres)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar rapat penanganan stunting bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo. Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengatakan rapat diselenggarakan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Dalam rapat tersebut, ia mengatakan, Ma'ruf meminta Kepala BKKBN mempercepat penanganan stunting di Indonesia.
“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14 persen selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Ma’ruf),” ujar Masduki dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).
1. Wapres minta BKKBN lebih intensif jalin koordinasi dengan kementerian/lembaga
Wapres Ma'ruf Amin pimpin rapat penanggulangan miskin ekstrem di NTT (Foto: Setwapres)Masduki mengatakan Ma'ruf juga meminta Kepala BKKBN lebih intensif menjalin koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi harus lebih ditingkatkan dengan kepala daerah yang angka stunting di wilayahnya tinggi.
“Lalu juga harus dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” ucapnya.
Selain itu, BKKBN juga diminta memetakan daerah yang angka stuntingnya masih tinggi. Hal ini penting agar dapat dilakukan rencana aksi.
Baca Juga: Turunkan Angka Stunting, BKKBN Beri Penghargaan Inovasi
2. Penanganan stunting harus dilakukan sedini mungkin
Editor’s picks
Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)Masduki mengatakan Ma'ruf juga mengingatkan penanganan stunting harus dilakukan sedini mungkin. Bahkan, kata dia, harus dilakukan pranikah.
Sehingga, pasangan yang hendak menikah diberi sosialisasi baik tentang pemenuhan gizi ketika memiliki anak.
“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana ibu-ibu atau pun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” katanya.
3. BKKBN siapkan tim pendamping keluarga
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (Dok. BKKBN)Dalam rapat itu, kata Masduki, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengaku sudah menyiapkan tim pendamping keluarga dalam mengatasi stunting. Menurutnya, program penanganan stunting yang dilakukan BKKBN sebagai wujud dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
“BKKBN sekarang ini sudah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari bidan, kader-kader lapangan, kader-kader PKK untuk pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat tidak terkena stunting,” ujarnya.
BKKBN juga menyampaikan, salah satu program yang akan dilanjutkan yaitu pemberian pelatihan kepada 600 ribu tenaga lapangan. Pelatihan ini akan dimulai pada 2022.
“Dari 600 ribu orang itu, nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan terutama di daerah-daerah yang stunting-nya tinggi,” katanya.
Baca Juga: Petakan Risiko Stunting, BKKBN Luncurkan Pendataan Keluarga 2021
Topik:
Berita Terkini Lainnya
