Warga yang Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden Mayoritas 25-35 Tahun
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas pada Jumat (23/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wacana masa perpanjangan jabatan presiden hingga kini masih bergulir. Lembaga survei BOI Research dan Kawula17 melakukan jajak pendapat untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai wacana tersebut.
Peneliti BOI Research dan Kawula17, Maria Angelica Christy, mengatakan survei ini dilakukan pada 16-29 Maret 2022 dengan melibatkan 531 responden berusia 18-44 tahun. Survei ini menggunakan metode multi stage quota dengan margin of error 4,3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Perpanjangan Jabatan!
1. Penolakan di usia 25-35 persen sebesar 64 persen
Infografis/Rini Novita SariSurvei ini mengelompokkan tiga usia, yakni 18-24 tahun, 25-35 tahun, dan 36-35 tahun.
Hasilnya, responden di rentang usia 25-35 tahun paling tinggi menolak perpanjangan masa jabatan presiden sebesar 64 persen. Untuk usia 18-24 tahun penolakannya sebesar 50 persen, dan 34-45 tahun 35 persen.
"Bagi mereka yang mendukung tiga periode, alasan yang terungkap adalah agar presiden saat ini dapat fokus dengan realisasi atau penyelesaian program-program yang ada. “Belum tentu presiden selanjutnya akan melanjutkan program tersebut,” ujar Maria dalam keterangannya, Jumat (22/4/2022).
Baca Juga: Kena Tegur Jokowi soal Perpanjangan Jabatan Presiden, Ini Kata Luhut
2. Wacana perpanjangan jabatan presiden perlu diwaspadai
Editor’s picks
Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Co-founder & Director Generasi Melek Politik, Neildeva Despendya Putri, mengatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden perlu diwaspadai. Terlebih, ada sejumlah partai politik yang ingin melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
"Sebagai negara demokrasi, sirkulasi kepemimpinan perlu dijaga untuk meminimalisir potensi otoriatrianisme," katanya.
Baca Juga: Moeldoko: Pemerintah Tak Bahas Jabatan Presiden 3 Periode, No, Never!
3. Jokowi: Jangan ada lagi yang suarakan perpanjangan jabatan!
Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet pada Selasa (5/4/2022). (dok. Sekretariat Presiden)Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo melarang semua menterinya bicara soal penundaan pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Peringatan tersebut disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022).
Mulanya, Jokowi menyampaikan kondisi global yang saat ini sedang sulit. Dia meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan langkah kerja yang diambil pemerintah dalam menghadapi krisis ini.
"Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," ujar Jokowi dalam siaran video di kanal YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Rabu (6/4/2022).
Jokowi kemudian meminta kepada para menterinya fokus terhadap tugas masing-masing. Tidak ada yang bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, gak," katanya.
Berita Terkini Lainnya
