Yusril Khawatir Jokowi Dicap Anti-Islam Larang Bukber, Menag: Gak Juga
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Konferensi Pers Peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta, Senin (19/7/2021). (youtube.com/Pertamedika Training)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menanggapi santai pernyataan pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, yang khawatir Presiden Joko "Jokowi" Widodo bisa dicap anti-Islam gegara melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN), menggelar buka puasa bersama (bukber) di bulan Ramadan 1444 H atau tahun ini.
"Gak kok, Presiden sangat concern terhadap Islam, Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).
1. Menag sebut Jokowi hanya beri arahan, bukan larangan
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (dok. Kemenag)Yaqut menyebut, Jokowi hanya memberi arahan kepada para pejabat untuk tidak menggelar buka bersama. Oleh karenanya, dia menganggap itu bukan larangan.
"Itu bukan larangan, tetapi arahan dari Presiden karena melihat kondisi situasi. Lah kita sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti dong arahan Presiden," ucap dia.
Baca Juga: Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama Selama Ramadan 1444 H
2. Yusril sebut Jokowi bisa dicap anti-Islam
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Ilman Nafi'an)Editor’s picks
Sebelumnya, Yusril merasa khawatir Jokowi bisa dicap anti-Islam karena melarang pejabat menggelar buka puasa bersama.
"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintahan Presiden Jokowi anti-Islam," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (23/3/2023).
Baca Juga: Yusril Khawatir Jokowi Dicap Anti-Islam karena Larang Pejabat Bukber
3. Yusril sarankan larangan buka puasa bersama dibatalkan
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Ilman Nafi'an)Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menilai, surat edaran yang dibuat Sekretariat Kabinet tersebut tidak tegas. Padahal surat itu hanya ditujukan bagi internal pemerintahan.
"Akibatnya, surat itu potensial 'diplesetkan' dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat," ujar Yusril.
Oleh karena itu, Yusril meminta agar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, merevisi surat edaran tersebut. Ia berharap agar larangan itu dibatalkan dengan mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya.
Dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka bersama," ujarnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
