Comscore Tracker

Seluruh Angkutan Umum di Aceh Dilarang Beroperasi, Kecuali Kapal Laut

Jika melanggar, izin operasional dicabut

Banda Aceh, IDN Times - Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melarang Angkutan Umum Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) untuk beroperasi mulai 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Aturan itu dikeluarkan menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Namun demikian, angkutan penyeberangan laut lintasan antar kota/kabupaten dalam Provinsi Aceh tetap melayani untuk mengangkut penumpang, kendaraan dan barang dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.

Kebijakan itu diambil untuk mencegah kelangkaan logistik di kepulauan dan memperhatikan masukan bupati serta walikota kepulauan yang mengharapkan tetap beroperasinya angkutan penyeberangan.

Baca Juga: Ustaz Somad Menikah Lagi, 10 Potret Mellya Juniarti Mantan Istrinya 

1. Bagi angkutan yang melanggar, akan dicabut izin operasional

Seluruh Angkutan Umum di Aceh Dilarang Beroperasi, Kecuali Kapal LautPemeriksaan di perbatasan Aceh-Sumatera Utara di Aceh Tamiang (Foto: Istimewa)

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Deddy Lesmana mengatakan, bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Akan dicabut izin operasionalnya,” kata Deddy Lesmana, dalam keterangannya pada Jumat (7/5/2021).

2. Aturan pelarangan diharapkan bisa dipatuhi oleh semua angkutan

Seluruh Angkutan Umum di Aceh Dilarang Beroperasi, Kecuali Kapal LautPemeriksaan di perbatasan Aceh-Sumatera Utara di Aceh Tamiang (Foto: Istimewa)

Deddy menyampaikan, pelarangan mudik dilakukan untuk menindaklanjuti kesepakatan secara nasional yang telah didiskusikan dalam rapat koordinasi lintas sektor di Markas Kepolisian Daerah Aceh.

"Dengan demikian, kami mengharapkan agar Perusahaan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi agar mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka mencegah penyebaran covid-19," ujarnya.

3. Pelayaran laut di Aceh diberikan izin beroperasi

Seluruh Angkutan Umum di Aceh Dilarang Beroperasi, Kecuali Kapal LautKMP Tanjung Burang yang sedang merapat di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh (IDN Times/Saifullah)

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh, Muhammad Al Qadri mengatakan, lintasan penyeberangan laut dalam wilayah Aceh memenuhi kriteria pengecualian dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021.

Sebab, pengendalian angkutan laut dan penyeberangan dalam wilayah Aceh merupakan angkutan pelayaran di daerah perintis, daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan negara.

Hal tersebut menjadi dasar kapal laut diizinkan berlayar, di samping juga untuk mencegah kelangkaan logistik di kepulauan.

Selain tidak bertentangan dengan aturan, kebijakan untuk tetap beroperasinya angkutan penyeberangan, Dinas Perhubungan Aceh juga telah melakukan rapat koordinasi dengan dinas perhubungan kabupaten kota yang dilayani oleh lintasan penyeberangan, serta terkait lainnya.

"Hasil kesepakatan bersama rapat koordinasi instansi terkait tanggal 4 Mei 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Khusus Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh tetap beroperasi untuk menghindari kelangkaan logistik di kepulauan,” kata Al Qadri.

Baca Juga: Sosok Wanita Pemberi Sate Maut Ditangkap, Ternyata Motif Asmara

Topic:

  • Muhammad Saifullah
  • Arifin Al Alamudi

Berita Terkini Lainnya