Hak Duta Besar Dilanggar, Jokowi Tarik Dubes RI Untuk Brasil

"Saatnya Brasil belajar menghormati kedaulatan hukum Indonesia."

Brasil adalah salah negara yang menolak eksekusi mati salah satu warganya yang terlibat kasus narkoba di Indonesia. Sebelumnya, Presiden Brasil Dilma Rousseff pernah menelepon langsung Presiden Jokowi, khusus untuk meminta pembatalan hukuman atas warga negaranya itu. Namun, permohonan presiden Brasil itu ditolak oleh Presiden Jokowi. Seusai penolakan tersebut, Brasil memutuskan menarik duta besarnya dari Indonesia. Bulan Januari 2015 lalu, seorang warga Brasil Marco Archer akhirnya dieksekusi di Nusa Kambangan.

Satu orang lagi warga negara Brazil juga saat ini masih dalam antrian eksekusi mati karena pelanggaran kasus narkoba, Rodrigo Gularte, yang menyelundupkan lima kilogram heroin di tahun 1999.

Aksi Penolakan Presiden Brasil
Belakangan, Presiden Brasil kembali menunjukkan sikap protesnya dengan mendadak menunda penyerahan kredensial Duta Besar RI untuk Brasil kepada Toto Riyanto. Pembatalan itu terjadi saat Toto sudah berada di Istana Kepresidenan Brasil, bersama dengan duta besar lainnya.

Meski melaporkan peristiwa itu kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, namun Duta Besar RI untuk Brasil Toto Riyanto, menolak menceritakan detail peristiwa itu.

Sikap Bangsa Indonesia

Menanggapi sikap Presiden Brasil yang tidak lazim itu, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Brasil hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Penarikan itu sudah ditetapkan sejak hari Jumat (20/2) malam.

Menurut Jokowi, kedaulatan politik Indonesia dan kedaulatan hukum Indonesia tak bisa diintervensi negara lain. Sehingga, tindakan Presiden Brasil itu tidak bisa diterima, karena merupakan bentuk tidak adanya penghargaan terhadap hukum positif di Indonesia.

Saat ditanyakan apakah hubungan diplomatik Indonesia-Brasil akan dibekukan, Presiden Jokowi hanya mengatakan akan melihat perkembangan selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai, penolakan Presiden Brasil dengan tindakan itu adalah hal yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais juga angkat suara dan menyatakan bahwa Brasil telah melanggar hak inviolability atau hak yang tidak dapat diganggu gugat dari Duta Besar RI. Hanafi mengatakan, hak inviolability itu antara lain tak bisa dihalangi aktivitas diplomatik, mobilitas fisik dan komunikasinya di negara panapun. Bila azas itu dilanggar, negara penerima dubes wajib melakukan perbaikan sikap.