Comscore Tracker

Pasal-pasal UU KPK yang Diuji Materi Rektor dan Dosen UII ke MK

Penyusunan UU KPK dianggap cacat prosedur

Yogyakarta, IDN Times - Universitas Islam Indonesia (UII) menyoroti delapan pasal dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal-pasal tersebut sebagai bahan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal-pasal bermasalah tersebut meliputi Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12b, Pasal 24, Pasal 37b angka 1b, Pasal 40 ayat 1, Pasal 45a ayat 3a, dan Pasal 47. Para pemohon menilai perlu pengajuan uji materiil dan formil atas UU KPK yang baru itu.

“Karena ada komponen dalam undang-undang yang perlu dikritisi secara materiil maupun prosedurnya secara formil,” kata Rektor UII Fathul Wahid, dalam konferensi pers pengajuan permohonan uji materi UU KPK di Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Senin (11/11).

Fathul mengatakan masih meraba dampak UU KPK yang baru. Mengingat hingga kini belum dibentuk Dewan Pengawas KPK. Begitu pula pimpinan KPK baru akan dilantik Desember mendatang.

“Semua elemen dalam undang-undang sudah final. Tapi belum lengkap,” kata dia.

Baca Juga: Jokowi Dinilai Bunuh Pemberantasan Korupsi Bila Tak Terbitkan Perppu

1. Penyusunan RUU KPK tanpa naskah akademik

Pasal-pasal UU KPK yang Diuji Materi Rektor dan Dosen UII ke MK(Rektor UII Fathul Wahid (depan) dan kuasa hukum Anang Zubaidy serta Direktur Pusham UII Eko Riyadi mengenai permohonan JR UU KPK di Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 11 November 2019) IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Kuasa hukum UII Anang Zubaedy menilai prosedur formil penyusunan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK cacat prosedur. Ada sejumlah persoalan yang ditemukan hasil riset timnya.

“Pengajuan rancangan undang-undang tidak disertai naskah akademik,” kata dia.

Anang menyebutkan meskipun di media sosial sempat beredar berkas yang disebut sebagai salinan naskah akademik RUU KPK, tetapi ketika dicek ternyata salinan tersebut tidak ditemukan dalam laman resmi DPR.

“Mestinya rancangan produk hukum atau pun yang sudah berupa undang-undang harus ditampilkan pada laman resmi,” kata dia.

2. Revisi UU KPK tak ditemukan dalam Prolegnas 2019

Pasal-pasal UU KPK yang Diuji Materi Rektor dan Dosen UII ke MK(Ilustrasi) IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Rencana revisi UU KPK, kata Anang, pernah dimasukkan secara kumulatif dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Tetapi tiba-tiba rencana revisi itu hilang pada Prolegnas 2017 alias tidak masuk dalam Prolegnas 2017.

“Tapi 2019 tiba-tiba muncul lagi ketika akhir periode DPR. Itu pun tak masuk Prolegnas 2019,” ungkap dia.

Hingga kemudian RUU KPK itu disahkan dalam paripurna DPR pada 17 September 2019. “Itu di luar kelaziman,” kata Anang.

3. Batas usia diangkat menjadi ASN KPK adalah 35 tahun

Pasal-pasal UU KPK yang Diuji Materi Rektor dan Dosen UII ke MKIDN Times/Fadli Syahputra

Selain itu, ada loyalitas ganda dari pegawai KPK antara loyal terhadap KPK maupun kepada pemerintah sebagai aparatur sipil negara (ASN). Mengingat ada penyidik dan penyelidik yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan.

“Karena pegawai KPK tidak dipisahkan, mana pegawai administratif dan penyidik atau pun penyelidik,” kata Anang.

Dalam hierarki kepegawaian KPK paling tinggi adalah Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, kemudian pegawai KPK. Dampak aturan baru, status pegawai sebagai ASN dimungkinkan melingkupi semua pegawai di sana.

Di sisi lain, kata Anang, syarat pegawai diangkat menjadi ASN KPK adalah maksimal berusia 35 tahun. Sedangkan banyak pegawai komisi antirasuah yang usianya lebih dari 35 tahun.

“Terus mereka akan di kemanakan? Diberhentikan terus angkat yang baru?” tanya dia.

4. SP3 semestinya tak terkait lama tidaknya penanganan perkara

Pasal-pasal UU KPK yang Diuji Materi Rektor dan Dosen UII ke MK(Ilustrasi) ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA

Anang juga mempersoalkan kewenangan KPK mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), karena penanganan perkara tak kunjung selesai.

“Mestinya SP3 itu berkaitan dengan hak tersangka. Bukan selesai tidak selesainya perkara,” kata dia.

Sementara, ketika KPK telah melakukan tahap penyidikan, lanjut Anang, berarti alat-alat buktinya sudah didapatkan.

5. Rektor dan dosen UII rame-rame uji materi UU KPK ke MK

Pasal-pasal UU KPK yang Diuji Materi Rektor dan Dosen UII ke MK(Kampus UII) Google Street View

Universitas Islam Indonesia (UII) mengajukan permohonan uji formil dan materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alasan pengajuan judicial review karena Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK yang tak kunjung diterbitkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Pengajuan uji materi dilakukan lima pemohon yaitu Rektor Fathul Wahid, Dekan Fakultas Hukum Abdul Jamil, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Eko Riyadi, Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum Ari Wibowo, dan Dosen Fakultas Hukum Mahrus Ali.

Pengajuan permohonan ini dilakukan pada 7 November 2019 oleh kuasa hukum, Anang Zubaidy. Selain Anang, kuasa hukum lainnya adalah Nurjihad, M Arif Setiawan, Ahmad, Khoirul, dan Wahyu Priyanka.

“Ya, sudah diterima pegawai MK atas nama Syafruddin M Noor pukul 10.39 pada tanggal itu,” kata Anang dalam konferensi pers di Ruang Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, Jalan Cik Dik Tiro, Yogyakarta, Senin (11/11). 

Baca Juga: Rektor dan Dosen UII Rame-rame Ajukan Judicial Review UU KPK ke MK

Topic:

  • Rochmanudin

Just For You