Comscore Tracker

Rektor dan Dosen UII Rame-rame Ajukan Judicial Review UU KPK ke MK

Jokowi tak kunjung keluarkan Perppu

Yogyakarta, IDN Times - Universitas Islam Indonesia (UII) mengajukan permohonan uji formil dan materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alasan pengajuan judicial review karena Perppu UU KPK yang tak kunjung diterbitkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Pengajuan dilakukan lima pemohon yaitu Rektor Fathul Wahid, Dekan Fakultas Hukum Abdul Jamil, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Eko Riyadi, Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum Ari Wibowo, dan Dosen Fakultas Hukum Mahrus Ali.

Pengajuan permohonan telah dilakukan pada 7 November 2019 oleh kuasa hukum, Anang Zubaidy. Selain Anang, kuasa hukum lainnya adalah Nurjihad, M Arif Setiawan, Ahmad, Khoirul, dan Wahyu Priyanka.

“Ya, sudah diterima pegawai MK atas nama Syafruddin M Noor pukul 10.39 pada tanggal itu,” kata Anang dalam konferensi pers di Ruang Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, Jalan Cik Dik Tiro, Yogyakarta, Senin (11/11). 

Baca Juga: Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPK, YLBHI: Indonesia Kembali ke Orde Baru

1. Alasan pengajuan judicial review bentuk ketidakrelaan pada praktik korupsi di Indonesia

Rektor dan Dosen UII Rame-rame Ajukan Judicial Review UU KPK ke MK(Rektor UII Fathul Wahid (depan) dan kuasa hukum Anang Zubaidy serta Direktur Pusham UII Eko Riyadi mengenai permohonan JR UU KPK di Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 11 November 2019) IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Rektor UII Fathul Wahid mengatakan, pengajuan judicial review merupakan bentuk kecintaan kampusnya terhadap Indonesia. Mengingat UU KPK yang baru mempunyai persoalan serius dari sisi formal dan materiilnya yang berpotensi melemahkan komisi antikorupsi itu.

“Karena kami tak rela praktik korupsi yang menjadi kejahatan luar biasa kian marak di Indonesia,” kata Fathul.

Pengajuan judicial review juga merupakan bagian dari pendidikan politik hukum di Indonesia. “Kampus seharusnya memperjuangkan yang diyakini sebagai kebenaran,” kata dia.

2. Judicial review dianggap langkah paling baik, karena Jokowi enggan mengeluarkan Perppu

Rektor dan Dosen UII Rame-rame Ajukan Judicial Review UU KPK ke MK(Kuasa hukum Anang Zubaidy serta Direktur Pusham UII Eko Riyadi mengenai permohonan JR UU KPK di Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 11 November 2019) IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Setelah Presiden Jokowi menunjukkan keengganannya mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru, menurut Eko, peninjauan kembali ini menjadi langkah terbaik.

“Dan ini upaya konstitusional. Soal perdebatan hukum itu sangat ilmiah,” kata dia.

Mengingat praktik korupsi merupakan perilaku untuk merampas masa depan anak, pemohon berharap generasi bangsa mempunyai kesempatan hidup yang lebih baik.

3. Jadwal sidang menunggu 14 hari

Rektor dan Dosen UII Rame-rame Ajukan Judicial Review UU KPK ke MK(Salinan berkas permohonan JR UU KPK yang diditunjukkan di Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 11 November 2019) IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Usai didaftarkan ke MK, Anang mengatakan, kuasa hukum pemohon menunggu 14 hari untuk jadwal persidangan sejak waktu pendaftaran.

“Akan ada pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan,” kata dia.

Sidang pertama berupa penyampaian pokok-pokok permohonan. Apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, majelis hakim MK akan memberikan waktu kepada kuasa hukum pemohon, untuk memperbaiki berkas-berkasnya.

Baca Juga: Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPK, Mahfud MD: Jangan Berharap pada Saya

Topic:

  • Rochmanudin

Just For You