Comscore Tracker

Maju Pilkada 2020, 10 Petahana di Sumut Digantikan Pejabat Sementara

Gubernur Sumut mengingatkan soal netralitas ASN

Medan , IDN Times - Sebanyak 10 kepala daerah di Sumatra Utara maju Pilkada Serentak 2020. Mereka harus cuti, dan digantikan pejabat sementara untuk memimpin kabupaten dan kota.

Pelantikan pejabat sementara atau Pjs digelar pada Jumat, 25 September 2020. Mereka akan bertugas selama kepala daerah definitif bertarung dalam pilkada.

Baca Juga: Kampanye Perdana Pilkada Medan, Relawan Membeludak Temui Aulia 

1. Berikut nama-nama pejabat sementara yang dilantik

Maju Pilkada 2020, 10 Petahana di Sumut Digantikan Pejabat SementaraGubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik 10 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati/Walikota dan Penjabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Jumat (25/9/2020).(Humas Sumut)

Pejabat sementara bupati atau wali kota yang dilantik antara lain;

1. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Basarin Yunus Tanjung sebagai Pjs Bupati Asahan

2. Asisten Administrasi Umum dan Aset M Fitriyus sebagai Pjs Bupati Labuhan Batu

3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dahler Lubis sebagai Pjs Bupati Mandailing Natal

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Harianto Butar-Butar sebagai Pjs Bupati Toba

5. Inspektur Lasro Marbun sebagai Pjs Bupati Samosir

6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Irman Oemar sebagai Pjs Bupati Serdang Bedagai

7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ria Telaumbanua sebagai Pjs Bupati Nias Selatan

8. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Arief Sudarto Trinugroho sebagai Pjs Wali Kota Medan

9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ismael Parenus Sinaga sebagai Pjs Wali Kota Tanjungbalai

10. Kepala Dinas Perhubungan Abdul Haris Lubis sebagai Pjs Wali Kota Gunungsitoli.

2. Wakil Bupati Nias Utara dan Humbahas juga dilantik jadi pelaksana tugas

Maju Pilkada 2020, 10 Petahana di Sumut Digantikan Pejabat SementaraGubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik 10 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati/Walikota dan Penjabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Jumat (25/9/2020).(Humas Sumut)

Pemprov Sumut juga menetapkan Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Saut Parlindungan Simamora sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Humbahas.

Karena sang Bupati Dosmar Banjarnahor ikut bertarung dalam Pilkada Humbahas melawan kotak kosong. Selain itu, Wakil Bupati Nias Utara Haogosochi Hulu sebagai Plt Bupati Nias Utara. 

Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi juga melantik Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumut Kaiman Turnip, sebagai penjabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat, menggantikan bupati sebelumnya Asren Nasution.

3. Gubernur Sumut mengingatkan soal netralitas ASN

Maju Pilkada 2020, 10 Petahana di Sumut Digantikan Pejabat SementaraGubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik 10 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati/Walikota dan Penjabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Jumat (25/9/2020).(Humas Sumut)

Dalam kesempatan itu, Edy juga menekankan para pejabat sementara agar netral selama Pilkada 2020.

“Sekali lagi saya ingatkan ASN (aparatur sipil negara) harus netral, baik anda sebagai penjabat (Pj) maupun Pjs. Dengan kenetralan ini saya kira pesta demokrasi ini menjadi baik,” ujar dia.

Selain itu, para pejabat sementara juga diharapkan senantiasa mengingat batasannya bahwa jabatan ini hanya sementara.

“Jaga batasan yang diberikan kepada anda. Anda bukan bupati, tapi anda penjabat bupati dan Pjs. Saya yakin saudara-saudara tahu itu. Lakukan tugas ini untuk mengantar sampai terdapatnya bupati dan wali kota yang definitif,” kata Edy.

Edy juga menekankan soal protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkada 2020. Kata dia, pesta demokrasi jangan sampai menjadi potensi penularan COVID-19.

Edy juga menyampaikan tidak ada indikator khusus dalam memilih Pj dan Pjs. Dia mengingatkan, Pj dan Pjs tidak memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan strategis.

“Sebenarnya tidak ada indikator, karena waktunya hanya 73 hari (menjabat). Dia hanya melaksanakan tugas dalam waktu jabatan yang kosong, tidak akan mengambil tindakan yang strategis,” kata dia.

Baca Juga: Anggap Pilkada 2020 Horor, GNPF Ulama Sumut Gugat ke Pengadilan Medan

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya