Comscore Tracker

Ajak Istri Perjalanan Dinas ke Hawaii, Edhy Prabowo Langgar Etika?

Edhy Prabowo coreng wajah Jokowi dan Prabowo

Medan, IDN Times – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11/2020) dini hari. Dia diduga terlibat kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Sejumlah orang ditangkap dalam kasus ini, termasuk istri Edhy, Iis Rosita Dewi.

"Kasus ini diduga terkait dengan proses penetapan calon eksportir benih lobster. Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang selama 1x24 jam. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," ujar Pelaksana Tugas Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Rabu.

Edhy ditangkap bersama sang istri, usai dia pulang perjalanan dinas ke Hawaii, Amerika Serikat. Bagaimana sebenarnya peraturan soal keikutsertaan istri pejabat dalam perjalanan dinas. Terlebih, istri Edhy merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra yang juga merupakan tempat suaminya berpartai.

Baca Juga: Harta Kekayaan Istri Edhy Prabowo Naik Rp5,29 Miliar dalam 3 Bulan

1. Membawa istri memang diperbolehkan dalam peraturan

Ajak Istri Perjalanan Dinas ke Hawaii, Edhy Prabowo Langgar Etika?IDN Times/Irfan fathurohman

Dalam aturan perjalanan dinas luar negeri memang mengisyaratkan soal keikutsertaan istri. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 164/PMK 05/2015, sebagaimana telah diubah dengan PMK No 181/PMK.OS/2019.

Dalam beleid ini pejabat negara memang dimungkinkan mengajak serta istri atau suami, saat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. 

"Dalam hal Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengikuti kegiatan/menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri/suami; dapat didampingi oleh istri/suami sebagai Pihak Lain," demikian bunyi Pasal 7 ayat (7) PMK tersebut.

Bahkan, istri atau suami juga berhak atas uang perjalanan dinas. Seperti yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2). "Golongan Pelaksana SPD dan klasifikasi Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bagi istri/suami sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), disamakan dengan Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, atau Pejabat Lainnya."

Namun, dalam Peraturan Menteri KP No 40/Permen-KP/2017 tentang perjalanan dinas luar negeri, tidak mengisyaratkan hal itu. Aturan yang diteken Menteri Susi Pudjiastuti pada Agustus 2017 ini, tidak memuat aturan soal ikut serta istri dalam perjalanan dinas.

2. Membawa istri dalam perjalanan dinas adalah pelanggaran etika, meski diperbolehkan di aturan

Ajak Istri Perjalanan Dinas ke Hawaii, Edhy Prabowo Langgar Etika?Ilustrasi gedung Merah Putih KPK (www.instagram.com/@official.kpk)

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Dadang Darmawan Pasaribu mengatakan meskipun dalam aturan dibolehkan, ada baiknya Edhy tidak membawa istri dalam perjalanan dinas. Karena itu dinilai tidak etis sebagai pejabat negara.

“Secara etik, seandainya keikutsertaan istri, keluarga dan lain-lain tidak membebani pembiayaan negara, itu sah-sah saja. Tapi kalau itu adalah dibebankan kepada negara dan mendompleng fasilitas negara, itu sangat tidak etis,” ujar Dadang, Rabu (25/11/2020) petang.

Dadang mengatakan sudah banyak contoh pejabat negara yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini pun semakin memperburuk citra pemerintahan yang terus menggembar-gemborkan birokrasi sehat dan akuntabel.

“Kita menyayangkan jika ada hal yang sifatnya individu, tercampur dalam kegiatan kenegaraan,” ungkapnya.

3. Perilaku Edhy Prabowo coreng Jokowi, Prabowo, dan Gerindra

Ajak Istri Perjalanan Dinas ke Hawaii, Edhy Prabowo Langgar Etika?ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Di sisi lain, kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy Prabowo juga mencoreng kabinet pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo sebagai presiden. Terlebih, Edhy merupakan kader Partai Gerindra yang merupakan partai yang dipimpin Prabowo Subianto, yang juga menjabat Menteri Pertahanan.

“Ini contoh buruk, bagi Edhy Prabowo sebagai menteri dan bagi para petinggi partai. Karena Edhy Prabowo adalah insan partai, Gerindra. Yang bagaimana Prabowo Subianto sebagai pimpinan partai berkeinginan membawa Gerindra bebas korupsi. Tapi orang yang dibawanya sendiri justru mencoreng kabinet pemerintahan dan partai. Terlebih ada keikutsertaan istri dalam perjalanan dinas,” kata dia.

Dadang mengatakan, masyarakat bersyukur KPK masih melakukan penindakan hingga ranah kementerian. Khususnya kasus ekspor benih lobster yang sudah lama menjadi polemik, karena dilarang pada masa Menteri Susi Pudjiastuti, dibuka begitu saja oleh Edhy.

“Karena selama ini yang muncul ke permukaan justru polemik pemberian izin ekspor benih lobster itu lebih banyak menyudutkan Menteri Susi. Hari ini akhirnya fakta tentang bagaimana permainan Edhy Prabowo terungkap ke publik. Kita berharap KPK terus aktif untuk memantau setiap langkah-langkah kementerian. Tidak berhenti hanya pada Edhy Prabowo saja,” pungkasnya.

Baca Juga: Profil Edhy Prabowo, Tangan Kanan Prabowo Subianto yang Ditangkap KPK

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya