Comscore Tracker

YouTuber Dipenjara Gegara Kritik Polisi, KontraS: Ini Pembungkaman!

UU ITE jangan jadi alat melindungi pejabat dari opini publik

Medan, IDN Times – YouTuber Joniar M Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan divonis delapan bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Senin (12/4/2021). Keduanya dinyatakan telah melanggar Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) karena mengunggah video bernarasi anggota polisi menunggak pajak kendaraan bermotor.

Joniar dan Benni selama ini dikenal kerap mengkritisi penegak hukum di channel YouTube-nya. Bahkan beberapa kali mereka juga mengungkap soal dugaan pungutan liar yang masih terjadi di tubuh kepolisian, khususnya pada polisi lalu lintas.

Dalam persidangan itu, majelis hakim menyatakan keduanya terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Hal ini kata majelis hakim diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

Vonis terhadap dua content creator ini kemudian menuai pro dan kontra. Sejumlah praktisi media sosial dan pakar hukum menganggap, vonis yang dijatuhkan hanya menambah deretan korban UU ITE. Pasal karet ini selalu menjadi celah upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang kerap mengkritisi para aparat negara.

1. UU ITE jangan sampai membungkam kritik publik

YouTuber Dipenjara Gegara Kritik Polisi, KontraS: Ini Pembungkaman!Ilustrasi Orasi/Kebebasan Berpendapat (IDN Times/Mardya Shakti)

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara termasuk pihak yang mengamati sejak kasus ini bergulir. KontraS Sumut mengkritisi putusan dan pasal yang menjerat kedua YouTuber itu.

Lagi-lagi, menurut KontraS, keduanya menjadi korban baru pasal karet itu.

“Lagi-lagi penggunaan UU ITE makan korban dan ini korbannya orang yang kritis. Ini adalah bentuk pembungkaman terhadap kritik publik," ujar Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis, Rabu (14/4/2021).

Dia mengatakan UU ITE sudah berulang kali memakan korban, gaung untuk melakukan revisi undang-undang tersebut selalu masif di berbagai kanal. Sayangnya realisasinya masih jauh panggang dari api. UU ITE kerap dianggap menjadi kebijakan kontraproduktif di tengah iklim demokrasi.

Baca Juga: YouTuber Dipenjara Gegara Konten, Pakar: UU ITE Harusnya Bukan Ancaman

2. Pembatasan HAM tidak boleh dilakukan untuk melindungi pejabat dari opini publik

YouTuber Dipenjara Gegara Kritik Polisi, KontraS: Ini Pembungkaman!Ilustrasi borgol (IDN Times/Arief Rahmat)

Amin menyoroti dugaan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang mencoba untuk kritis, namun kerap tersandung Undang-undang ITE. Putusan hukum tetap yang dijatuhkan oleh hakim, juga menjadi salah satu yurisprudensi yang bisa dipakai dalam kasus-kasus serupa ke depan.

Dia menilai putusan hakim menjadi langkah mundur penegakan demokrasi di Indonesia.

“Penggunaan YouTube sebagai media kritik bisa berpotensi berujung pada kasus hukum pidana. Dalam salah satu isi Siracusa Prinsipel tentang ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam ICCPR, yang juga sudah diratifikasi ke dalam Undang-undang, pembatasan HAM tidak boleh dilakukan untuk melindungi pejabat publik dari opini publik. Kritik publik untuk hal ini tidak boleh dibatasi,” ujar Amin.

3. Penegak hukum harus lebih paham makna kebebasan berekspresi dan batasannya

YouTuber Dipenjara Gegara Kritik Polisi, KontraS: Ini Pembungkaman!Ilustrasi hukum (IDN Times/Sukma Shakti)

Amin tak menampik kebebasan berekspresi bisa dibatasi. Meski begitu, harus melihat sejumlah aturan yang disepakati, sebagaimana wacana HAM yang sudah berkembang. Amin pun mendorong agar aparat penegak hukum lebih melek lagi melihat soal apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi dan pembatasannya.

Begitu banyak aturan yang sudah diratifikasi ke dalam undang-undang terkait Hak Asasi Manusia dan kebebasan berekspresi.

“Pembatasan kebebasan berekspresi itu harus sesuai juga dengan mekanisme yang ada. Dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 19 kebebasan berekspresi itu bisa dibatasi. Di PBB punya aturan main yang jelas. Selama ini, kita tidak menggunakan instrumen itu untuk menentukan pembatasan kebebasan berekspresi,” ujarnya.

4. KontraS mendesak dugaan kriminalisasi terhadap dua YouTuber selama di tahanan diusut

YouTuber Dipenjara Gegara Kritik Polisi, KontraS: Ini Pembungkaman!Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis. (IDN Times/Prayugo Utomo)

KontraS juga menyoroti soal dugaan upaya hukum yang diskriminatif kepada kedua korban UU ITE itu. KontraS mengatakan keduanya sudah melaporkan sejumlah tindakan kesewenangan-wenangan selama di dalam tahanan.

Misalnya ada dugaan intimidasi, pemerasan hingga dugaan penyiksaan yang dilaporkan keduanya ke sejumlah lembaga negara seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Namun Amin menyayangkan, laporan-laporan ini tidak menjadi perhatian dalam kasus yang menjerat keduanya. KontraS mendesak, dugaan-dugaan yang dilaporkan korban bisa ditindaklanjuti lembaga berwajib.

“Harusnya ini kan menjadi pertimbangan. Hukum harus tegas bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan selama di dalam tahanan. Proses hukum, harusnya berjalan sama,” ucap Amin.

5. Berawal dari soroti polisi diduga menunggak pajak kendaraan

YouTuber Dipenjara Gegara Kritik Polisi, KontraS: Ini Pembungkaman!Ilustrasi tersangka (IDN Times/Bagus F)

Jauh sebelum berhadapan dengan hukum, Joniar dan Benni dikenal aktif mengkritisi aparat penegak hukum. Mereka kerap membuat investigasi soal dugaan pungli jalanan oleh oknum aparat dan dijadikan konten di channel YouTube mereka.

Sementara itu, kasus ITE yang menjerat mereka berawal dari 11 Agustus 2020. Terdakwa Joniar bersama Benni Eduward pergi ke Kantor Samsat Putri Hijau Medan. Mereka kemudian mengecek plat nomor kendaraan mobil yang terpakir di belakang kantor Samsat Putri Hijau Medan secara daring.

Saat itu mereka menemukan beberapa kendaraan yang diduga menunggak pajak dan ada beberapa kendaraan tidak ditemukan datanya dan ada juga beberapa kendaraan yang diduga bodong. Mereka kemudian melakukan siaran langsung lewat kanal Youtube.

Dalam siaran langsung itu, terdakwa mengatakan ada kendaraan milik petugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut tapi tidak taat pajak.

Setelah siaran langsung, mereka kemudian mengunggah video tersebut di dalam akun YouTube-nya. Atas perbuatan keduanya, salah seorang petugas pajak Samsat bernama Johannes Ginting melaporkan kedua YouTuber itu ke polisi.

Baca Juga: Gegara Kritik Polisi Tunggak Pajak, 2 Youtuber Dipenjara 8 Bulan

Topic:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya