Comscore Tracker

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Sumut Kembali Muncul

Pemekaran jangan sampai jadi ajang politik

Medan, IDN Times - Wacana pemekaran Sumatera Utara menjadi beberapa provinsi kembali mencuat. DPRD Sumut juga sedang melakukan pembahasan rencana pemekaran ini.

Rencana pembentukan provinsi ini akan menggabungkan beberapa kabupaten/kota di Sumut, dengan nama Sumatera Tenggara. Mulai dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Padanglawas, Padanglawas Utara, dan Mandailing Natal.

Rencananya Kota Padangsidimpuan akan dijadikan sebagai ibu kota provinsi. DPRD Sumut pun bakal mengusulkan pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.

Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara Dadang Darmawan Pasaribu memberikan pandangan soal wacana tersebut. Dadang juga memberikan pandangan jika rencana pemekaran ini terus dilanjutkan.

1. Pemekaran provinsi Sumatera Utara terkesan jadi ajang politis belaka

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Sumut Kembali MunculGoogle Map

Bukan hal mudah untuk melakukan pemekaran. Apalagi jika alasannya juga tidak kuat. Dadang pun mewanti-wantikan, jangan sampai wacana ini bergulir karena bermuatan politis.

“Kalau mau pemekaran silakan saja. Tapi jangan sampai hanya bancakan politik saja,” ujar dia, Senin (24/6).

Baca Juga: 74 Tahun RI Merdeka, 80 KK di Desa Huta Tombak Belum Nikmati Listrik

2. Pemekaran belum bisa menjamin kesejahteraan rakyat

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Sumut Kembali MunculAhmad Ridwan Nasution

Pemekaran Sumut menjadi beberapa provinsi bukanlah hal baru. Beberapa tahun lalu, wacana Provinsi Tapanuli (Protap) pernah mencuat, namun wacana itu kandas di tengah jalan.

Kendati, Dadang mempertanyakan, apakah pemekaran sudah bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya? Karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan.

“Yang jadi soal adalah efektifitas pemerintah daerah, dan janji setelah mekar kesejahteraan akan terwujud. Karena janji-janji itu belum terwujud dari daerah yang dimekarkan,” kata dia.

3. Pemekaran provinsi bakal membebani anggaran negara

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Sumut Kembali MunculIDN Times/Mela Hapsari

Untuk memekarkan satu daerah sudah pasti butuh dana yang tak sedikit. Pastinya, kata Dadang, dana ini akan dibebankan pada anggaran negara.

Jarak ke ibu kota yang jauh juga kurang tepat jika dijadikan alasan untuk pemekaran. Itu bisa diatasi dengan pemberian kewenangan kepada kabupaten, untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

“Kalau pemerintah provinsi punya kemauan itu, untuk mendesentralisasi, jarak bukan lagi hambatan. Pelayanan publik bisa dilakukan tingkat pemerintah daerah,” ujar Dadang.

4. Pemekaran bakal menguras sumber daya alam

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Sumut Kembali Munculunsplash.com/Aron Visuals

Dadang menjelaskan, pemekaran juga bakal menguras Sumber Daya Alam (SDA). Karena paling tidak dalam satu provinsi akan terbentuk kota-kota baru. Dia meyakini ini menjadi tantangan yang sangat berat.

“Lalu, kebutuhan keuangan yang digali dari potensi daerah juga sangat besar,” kata dia.

5. Kualitas SDM juga jadi tantangan

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Sumut Kembali Munculpixabay.com

Belum lagi, kata Dadang, soal Sumber Daya Manusia. Lalu soal sarana dan prasarana yang saat ini juga belum mumpuni. Ini jadi tantangan yang berat untuk pemekaran.

Jangan sampai, kata dia, saat pemekaran berhasil tercapai, SDM-nya juga mengambil dari pemerintahan pusat atau pun provinsi lainnya.

“Kalau kita lihat, pemekaran saat ini justru bergantung ke pemerintah pusat. Pemekaran juga berarti tanggung jawab sampai tingkatan yang prima itu wajib,” pungkas dia.

Baca Juga: Wacana Provinsi Sumatera Tenggara Mencuat Lagi, Ini Kata Gubernur Edy

Topic:

  • Rochmanudin

Just For You